KPK

Tender proyek Pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi di Kabupaten Merangin tahun anggaran 2025 menuai protes. Meski Pokja telah menetapkan CV Wakuda Bangun Jaya sebagai pemenang. Salah satu peserta tender, CV Bibe Condong Lestari, mengajukan sanggahan. Mereka mempertanyakan proses evaluasi Pokja yang dinilai janggal.

Melalui surat sanggahan bernomor 015/SS-CV.BCL/JBI/VII/2025 yang dikirim pada 4 Juli 2025, CV Bibe menuding Pokja tak transparan. CV Bibe juga menuding Pokja melanggar prosedur evaluasi dengan tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen peserta tender.

Seperti medan tempur yang sudah dipetakan, ruang tender proyek renovasi RSUD Sungai Bahar menjadi ajang duel sembilan kontraktor. Nilai proyeknya menggiurkan, Rp 2,5 miliar. Bukan nilai itu yang membuat medan ini memanas. Melainkan cara masing-masing peserta bertempur, bukan dengan alat berat, tapi dengan dokumen, legalitas, dan kemampuan bertahan di medan evaluasi.

Dari 37 kontraktor yang mendaftar, hanya 9 yang berani maju ke meja penawaran. Sisanya hanya nama. Entah boneka, entah cadangan, atau hanya sekadar memantau.

Gemerlap cahaya yang dijanjikan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kerinci, Jambi, ternyata menyisakan jejak gelap yang kini ditelusuri Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.

Di balik proyek senilai Rp 5 miliar yang seharusnya menerangi jalan-jalan di pelosok negeri, aparat penegak hukum justru menemukan kerugian negara hingga Rp 2,7 miliar. Dan lebih jauh lagi, 10 nama anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2023 kini disebut-sebut ikut terlibat melalui skema pokok-pokok pikiran (pokir) mereka.

Warga Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Danau Kerinci, dibuat heran dengan proyek pengecoran jalan yang tengah berlangsung. Proyek yang diduga berasal dari aspirasi DPRD Provinsi Jambi ini berjalan tanpa papan informasi.

Tak ada nama pelaksana. Tak ada anggaran. Tak ada sumber dana. Proyek diam-diam ini kini disorot tajam oleh LSM Semut Merah.

Ketua LSM Semut Merah, Aldi, menegaskan bahwa proyek publik harus tunduk pada prinsip transparansi.

Proyek layanan kesehatan kembali menyita perhatian publik Jambi. Kali ini, sorotan mengarah pada proses tender Renovasi, Penambahan Ruang, dan Relokasi LABKESDA Kota Jambi dengan pagu anggaran Rp 2,65 miliar, di bawah naungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Sekilas, tender ini tampak sederhana. Tapi, di balik daftar peserta dan dokumen evaluasi, muncul fragmen-fragmen kejanggalan yang menggugah nalar publik. CV Andalas Jaya Putra akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, tapi bagaimana perjalanan menuju keputusan itu?

Nama CV Rizki kini jadi sorotan di kalangan pelaku konstruksi. Perusahaan asal Desa Pugu Semurup, Kabupaten Kerinci, ini resmi memenangi tender pembangunan Puskesmas Air Gemuruh senilai Rp 8,62 miliar.

Namun kemenangan itu justru memunculkan tanda tanya. Siapa CV Rizki sebenarnya?

Tender ini diikuti 52 peserta. Tapi yang menarik, harga penawaran CV Rizki hanya naik Rp 0,04 dari angka awalnya.

Dari Rp 8.425.686.793,40, hanya naik menjadi Rp 8.425.686.793,44 usai negosiasi. Kenaikan tak sampai seribu rupiah. Negosiasi macam apa ini?

Dua proyek layanan kesehatan bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Bungo kini menjadi bahan diskusi serius di kalangan publik dan pegiat transparansi pengadaan. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada CV Rizki, perusahaan konstruksi yang ambil bagian dalam dua tender berbeda, namun hasilnya bertolak belakang.

Apa yang sebenarnya terjadi?

Tiga paket proyek rehabilitasi puskesmas bernilai belasan miliar rupiah di Kabupaten Kerinci telah menemukan pemenangnya. Kini, muncul berisik tentang rekam jejak perusahaan, tenaga kerja, hingga logika penilaian Pokja.

Kami menyebutnya Trilogi Tender Puskesmas. Tiga proyek, tiga pemenang, satu pola kejanggalan.

Pemerintahan baru Kota Jambi di bawah duet Dr. Maulana dan Diza Hazra Aljosha Hazrin memasuki titik krusial. Baru saja menuntaskan 100 hari kerja pertama, mereka langsung meluncurkan puluhan proyek konstruksi bernilai miliaran rupiah resmi ditayangkan melalui LPSE.

Di balik euforia anggaran dan janji pembangunan itu, publik bertanya apakah duet ini siap menjaga integritas, atau malah jadi pengesah baru sistem lama yang sarat permainan?

10 Proyek Bernilai Miliaran, Semua dalam Genggaman Dinas PUPR

Kerusakan lingkungan di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, Jambi kini semakin membuka borok besar dalam tata kelola pertambangan dan perkebunan di daerah itu. Tak hanya ribuan hektar lahan eks tambang batubara yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi, kini fakta baru terungkap: lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit justru menjadi bancakan tambang batubara.

Menurut laporan investigasi Perkumpulan Hijau, perusahaan perkebunan sawit dan tambang batubara milik keluarga Senangsyah telah menghancurkan lingkungan dan kehidupan Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari.