Gubernur Jambi waktu itu orangnya Bung Karno. Namanya M. Joesoef Singedekane. Bukan sekadar hubungan struktural antara pusat dan daerah. Ini soal personal. Orang-orang tua di Jambi dulu berbisik, sang gubernur masih punya hubungan kerabat dengan Ibu Fatmawati. Benar atau tidak, yang jelas Singedekane adalah representasi Sukarno di tanah Jambi. Kesayangannya.
Lalu datanglah badai itu. 1 Oktober 1965.
Selama lebih 20 tahun, kursi itu hanya diisi tokoh dari provinsi-provinsi raksasa migas. Riau, Jawa Barat, Kalimantan Timur. Mereka adalah provinsi yang namanya sudah setara merk dagang di peta energi nasional.
Tahun ini, sejarah itu berbelok.
Panji Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan, ADPMET, diserahkan kepada Gubernur Jambi, Al Haris.
Bagi orang luar, mungkin itu sekadar pergantian pengurus.
Bagi warga Jambi, ini sejarah.
Bukan semua kepala daerah bisa memimpin 21 provinsi dan 60-an kabupaten/kota penghasil energi.
Saya ingin mengajak Anda ke satu ruangan yang tak banyak kamera menyala. Tapi justru dari sanalah akan dimulai nasib lima tahun ke depan.
Di podium Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris berdiri. Tak berteriak. Tak berdebat. Ia hanya membacakan. Tapi kalimat-kalimatnya mengandung pesan yang, bagi saya, lebih keras dari bunyi palu sidang.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen. Ini kompas. Ini kontrak. Ini tanggung jawab,” tegas Gubernur Al Haris.
Oleh:
MUAWWIN MM
Sungai Batanghari tak pernah menyombongkan diri. Ia mengalir, sabar, membawa apa pun yang dilemparkan ke tubuhnya. Karet, sawit, bahkan sisa-sisa peluang yang gagal dimanfaatkan.
Oleh:
Muawwin MM
Lembaran itu dibuka satu per satu. Bentuknya formal, kritik. Tapi nadanya? Lebih dari sekadar evaluasi.
Ada catatan tentang jalan yang tak sampai ke Kerinci. Tentang kendaraan dinas yang lupa jalan pulang. Tentang jalan hauling batubara yang belum jadi. Tentang skor integritas yang menukik. Dan tentang anggaran yang belum sepenuhnya bermanfaat.
Oleh:
Muawwin MM
Saya tidak kenal satu pun dari 13 ASN Pemprov Jambi yang mendadak dinonjobkan itu. Tidak juga kenal Kepala BKD-nya. Apalagi staf yang katanya memalsukan surat pengunduran diri.
Tapi saya yakin satu hal, tidak mungkin Gubernur tahu satu per satu isi surat itu. Atau mengetik sendiri SK nonjob-nya.
Di auditorium Swisbell Hotel, Gubernur Jambi Al Haris berdiri di tengah para taipan sawit dan pengelola perkebunan. Di sana, ia hadir dengan suara lantang untuk menyampaikan sebuah pesan penting : Jambi akan memotong rantai distribusi komoditasnya sendiri.
PAN Jambi tak butuh konflik internal di tengah tahun politik yang krusial. Yang dibutuhkan adalah penggabungan dua kekuatan besar: Al Haris dan Bambang Bayu Suseno (BBS). PAN tak harus memilih satu dan meninggalkan yang lain. Justru dengan menyatukan keduanya, PAN kian kuat posisinya sebagai partai paling siap menghadapi pertarungan politik 2029. Jika ingin menang, satukan Haris dan BBS. Jangan adu kekuatan. Bangun kekuatan.
Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH memastikan Pemerintah Provinsi Jambi akan mengalokasikan Rp25 miliar untuk membantu pembebasan lahan di sekitar Pintu Air Sungai Asam, Kota Jambi. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov untuk mendukung penanggulangan banjir yang belakangan kembali merendam sejumlah wilayah kota.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Al Haris saat mendampingi rombongan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, yang meninjau langsung lokasi stasiun pompa Sungai Asam pada Senin (14/4/2025) pagi.
Jambi – Konflik internal di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jambi makin tajam! Potensi chaos menganga lebar buntut Penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang menunjuk Usman Sulaiman sebagai Ketua Kadin Jambi.
Keputusan ini diprotes keras anggota Kadin Jambi ber KTA, Kadin Kabupaten/Kota, utamanya kelompok Kadin Transisi pimpinan Syahrasaddin.