Proyek pembangunan Jalan Batu Patah – Lubuk Sahab di Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, yang dikerjakan CV Azka Jaya Mandiri tahun 2024, kini masuk dalam daftar temuan resmi BPK RI tahun 2025.
Nilainya tak kecil, Rp 6,9 miliar. Hasil pemeriksaan BPK RI menunjukkan adanya kekurangan mutu pada sejumlah item pekerjaan utama, mulai dari struktur beton, lapisan aspal, dan marka jalan.
Nama CV Wakuda Bangun Jaya mendadak jadi perbincangan hangat di jagat konstruksi Jambi. Perusahaan muda ini baru berusia dua tahun, tapi sudah menyapu dua proyek besar bernilai total lebih dari Rp 15 miliar dalam waktu hampir bersamaan.
Proyek pertama Pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Merangin senilai Rp 7,26 miliar. Proyek kedua Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Abdul Manap Kota Jambi senilai Rp 8,59 miliar.
Ketika dua proyek ditenderkan dalam sistem yang sama, oleh Pokja yang sama, pada waktu yang nyaris bersamaan, tapi menghasilkan dua keputusan yang bertolak belakang, maka bukan hanya prosedur yang layak dipertanyakan. Di sini, ada logika publik yang sedang dipermainkan.
Itulah aroma yang kini mengepul dari dapur pengadaan proyek di Kabupaten Bungo. Di sana, konsistensi evaluasi Pokja bukan lagi soal teknis. Tapi, telah menjadi arena absurditas administratif yang berpotensi menyesatkan akal sehat dan menyesakkan rasa keadilan.
Nama CV Rizki kini jadi sorotan di kalangan pelaku konstruksi. Perusahaan asal Desa Pugu Semurup, Kabupaten Kerinci, ini resmi memenangi tender pembangunan Puskesmas Air Gemuruh senilai Rp 8,62 miliar.
Namun kemenangan itu justru memunculkan tanda tanya. Siapa CV Rizki sebenarnya?
Tender ini diikuti 52 peserta. Tapi yang menarik, harga penawaran CV Rizki hanya naik Rp 0,04 dari angka awalnya.
Dari Rp 8.425.686.793,40, hanya naik menjadi Rp 8.425.686.793,44 usai negosiasi. Kenaikan tak sampai seribu rupiah. Negosiasi macam apa ini?
Dari kejauhan, proyek ini tampak seperti kisah pembangunan biasa. Anggaran tertera. Lokasi jelas. Nama pemenang diumumkan. Tapi saat kami mendekat—membaca dokumen, mencocokkan tanggal, menggali ulang fungsi sertifikat dan fakta-fakta administratif—kami menemukan sesuatu yang membuat proyek senilai Rp 4,09 miliar ini lebih layak disebut teka-teki, bukan prestasi.
Seperti lazimnya saban tahun, Pemkab Tanjab Barat melalui Dinas Pendidikan selalu menggulirkan proyek pembangunan maupun rehab sekolah. Tujuannya mulia, untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas yang layak bagi peserta didik.
Sekolah-sekolah di senyerang, tahun 2025 ini mendapat alokasi anggaran rehab sekolah cukup lumayan. Misalnya, Dinas Pendidikan mengalokasikan proyek rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 43 Senyerang senilai Rp 1,25 miliar. Saat ini, proses tendernya sedang berlangsung.
Seharusnya, pertanian adalah urusan tanah, petani, dan musim. Tapi di Kabupaten Muaro Jambi, pertanian juga menyimpan satu lapisan lain, yakni anggaran yang dipecah halus seperti mulsa plastik di ladang basah. Tahun 2025 ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Muaro Jambi menggelontorkan lebih dari Rp1,1 miliar untuk berbagai pengadaan barang pertanian.
Namun yang menarik bukan sekadar besarnya anggaran. Yang lebih menarik—dan layak dicermati—adalah bagaimana anggaran itu dibagi, disusun, dan dimenangkan.
Sebuah kontroversi lelang proyek mencuat di Tanjab Barat. Dugaan adanya kecurangan dalam tender proyek pembangunan senilai miliaran rupiah membuat suasana menjadi panas. Ketua Gapensi Provinsi Jambi, Ritas Mairiyanto, tak tinggal diam. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini.
Jambi - CV Intan Bangun Persada melontarkan tudingan serius terkait proses tender proyek rehabilitasi Jalan Jerambah Pasar Kuatik Kuala Tungkal yang digelar oleh Pokja Pemilihan II UKPBJ Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mereka menuduh adanya dugaan rekayasa atau persekongkolan yang menghalangi persaingan usaha yang sehat dalam proses tersebut.