Temuan-temuan masalah proyek di Kabupaten Bungo terus mengemuka. Terbaru, proyek pembangunan turap tengah menjadi sorotan. Dua proyek jumbo itu, anggarannya dikelola BPBD Kabupaten Bungo. Tersebar di Kecamatan Pelepat dan Bathin II Babeko. Total nilai proyeknya mencapai Rp 23 miliar.
Premium
Nama CV Wakuda Bangun Jaya mendadak jadi perbincangan hangat di jagat konstruksi Jambi. Perusahaan muda ini baru berusia dua tahun, tapi sudah menyapu dua proyek besar bernilai total lebih dari Rp 15 miliar dalam waktu hampir bersamaan.
Proyek pertama Pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Merangin senilai Rp 7,26 miliar. Proyek kedua Pembangunan Gedung Laboratorium RSUD Abdul Manap Kota Jambi senilai Rp 8,59 miliar.
Proyek pembangunan jalan rigid beton sepanjang 10,9 km di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Jambi, yang dibiayai melalui program CSR (TJSL) PT PetroChina Jabung Ltd, kini menjadi sorotan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025 menyebut proyek ini bermasalah dari sisi kualitas konstruksi dan pengelolaan anggaran.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah permasalahan dalam penetapan dan pemungutan pajak daerah di Pemerintah Kota Jambi sepanjang tahun anggaran 2024. Hasil audit BPK RI tahun 2025 ini menyoroti dua sektor utama, yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa parkir pihak ketiga, yang dinilai belum memadai.
Temuan ini mengindikasikan adanya potensi kehilangan pendapatan daerah yang tidak sedikit bagi Pemkot Jambi.
Seperti medan tempur yang sudah dipetakan, ruang tender proyek renovasi RSUD Sungai Bahar menjadi ajang duel sembilan kontraktor. Nilai proyeknya menggiurkan, Rp 2,5 miliar. Bukan nilai itu yang membuat medan ini memanas. Melainkan cara masing-masing peserta bertempur, bukan dengan alat berat, tapi dengan dokumen, legalitas, dan kemampuan bertahan di medan evaluasi.
Dari 37 kontraktor yang mendaftar, hanya 9 yang berani maju ke meja penawaran. Sisanya hanya nama. Entah boneka, entah cadangan, atau hanya sekadar memantau.
Ketika dua proyek ditenderkan dalam sistem yang sama, oleh Pokja yang sama, pada waktu yang nyaris bersamaan, tapi menghasilkan dua keputusan yang bertolak belakang, maka bukan hanya prosedur yang layak dipertanyakan. Di sini, ada logika publik yang sedang dipermainkan.
Itulah aroma yang kini mengepul dari dapur pengadaan proyek di Kabupaten Bungo. Di sana, konsistensi evaluasi Pokja bukan lagi soal teknis. Tapi, telah menjadi arena absurditas administratif yang berpotensi menyesatkan akal sehat dan menyesakkan rasa keadilan.
Gemerlap cahaya yang dijanjikan proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kerinci, Jambi, ternyata menyisakan jejak gelap yang kini ditelusuri Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.
Di balik proyek senilai Rp 5 miliar yang seharusnya menerangi jalan-jalan di pelosok negeri, aparat penegak hukum justru menemukan kerugian negara hingga Rp 2,7 miliar. Dan lebih jauh lagi, 10 nama anggota DPRD Kabupaten Kerinci tahun 2023 kini disebut-sebut ikut terlibat melalui skema pokok-pokok pikiran (pokir) mereka.
Proyek layanan kesehatan kembali menyita perhatian publik Jambi. Kali ini, sorotan mengarah pada proses tender Renovasi, Penambahan Ruang, dan Relokasi LABKESDA Kota Jambi dengan pagu anggaran Rp 2,65 miliar, di bawah naungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
Sekilas, tender ini tampak sederhana. Tapi, di balik daftar peserta dan dokumen evaluasi, muncul fragmen-fragmen kejanggalan yang menggugah nalar publik. CV Andalas Jaya Putra akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, tapi bagaimana perjalanan menuju keputusan itu?
Dua proyek layanan kesehatan bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Bungo kini menjadi bahan diskusi serius di kalangan publik dan pegiat transparansi pengadaan. Kali ini, sorotan tajam mengarah pada CV Rizki, perusahaan konstruksi yang ambil bagian dalam dua tender berbeda, namun hasilnya bertolak belakang.
Apa yang sebenarnya terjadi?
Polemik tender proyek Puskesmas Pembantu (Pustu) Kelurahan Bungo Taman Agung senilai Rp 662,9 juta kini memasuki babak genting. Meski CV Abimanyu Jaya sudah diumumkan sebagai pemenang, proses penandatanganan kontrak justru tersendat.
Faktornya bukan teknis pelaksanaan. Tapi masalah administratif dan legalitas yang mengancam keabsahan hasil tender.
Indra Kesuma, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, secara tegas menyatakan hingga awal Juli 2025, belum ada satu pun dokumen kontrak yang diteken dengan CV Abimanyu Jaya.