Kasus Proyek

Proyek layanan kesehatan kembali menyita perhatian publik Jambi. Kali ini, sorotan mengarah pada proses tender Renovasi, Penambahan Ruang, dan Relokasi LABKESDA Kota Jambi dengan pagu anggaran Rp 2,65 miliar, di bawah naungan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Sekilas, tender ini tampak sederhana. Tapi, di balik daftar peserta dan dokumen evaluasi, muncul fragmen-fragmen kejanggalan yang menggugah nalar publik. CV Andalas Jaya Putra akhirnya ditetapkan sebagai pemenang, tapi bagaimana perjalanan menuju keputusan itu?

Meski sempat memanas, Pokja Bungo tak gentar. Mereka tetap melanjutkan tender dua paket proyek SPAM di Bungo dan akhirnya menetapkan pemenang. Untuk SPAM jaringan perpipaan Desa Sungai Puri Kecataman Tanah Sepenggal Lintas senilai Rp 1,2 miliar dimenangkan CV Gunung Sago Perkasa. Sedangkan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Empelu Kecataman Tanah Sepenggal dimenangkan CV Putra Bintang.

Bagaimana jalannya proses tender?

Berikut penelusuran tim Jambi Link di lapangan.

Lagi-lagi, kejanggalan dalam proses tender proyek pemerintah kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke CV Serumpun Pilar Andalas, perusahaan konstruksi yang baru berdiri pada 10 Februari 2025 namun telah menyabet dua proyek besar di dua instansi berbeda. Proyek pertama senilai Rp 734 juta untuk rehabilitasi tanggul sungai di samping Perum Safira, Dinas PUPR Kota Jambi. Proyek kedua, bahkan lebih besar, yakni rekonstruksi jalan senilai Rp 3,28 miliar di BPBD Kabupaten Tebo.

Gelombang kritik terhadap proyek pembangunan Gedung DPRD Kerinci terus menguat. Setelah suara lirih namun tajam datang dari internal dewan, kini suara keras dan berani meledak dari dunia kampus. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Sakti Alam Kerinci mendesak dibukanya ruang transparansi atas rangkaian kemenangan tender yang selama tiga tahun berturut-turut hanya mengarah pada satu nama, CV Adyan Jaya Mandiri.

Penjabat Presiden BEM STIE, Gilang Desta Anugrah, menyebut pola kemenangan berulang tanpa kompetisi nyata adalah alarm dini bahwa sistem pengadaan sedang tidak sehat.

Aroma tak sedap mulai menyelimuti proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci. Dalam tiga tahun terakhir—2023, 2024, dan 2025—hanya satu nama kontraktor yang terus keluar sebagai pemenang, CV Adyan Jaya Mandiri. Bukan sekadar menang, tapi menang dalam pola yang nyaris serupa. Sepi lawan, peserta gugur, dan akhirnya pemenang tunggal.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah ini kebetulan teknis? Atau justru bentuk pengondisian sistematis?

Di balik lelang proyek jembatan senilai Rp 4,09 miliar di Jl. Sari Bakti, Kota Jambi, tersimpan bara yang kini mulai menyala. CV Intan Bangun Persada, salah satu peserta tender, secara terbuka memprotes proses evaluasi Pokja yang dinilai tak adil, kaku, dan membuka ruang pengondisian.

“Kami tidak gugur karena kualitas. Kami disingkirkan karena sistem yang dibengkokkan,” tegas Sabar Siagian, Direktur CV Intan.

Ada yang janggal dari proses lelang proyek pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2025. Di atas kertas, proyek ini menyasar rehabilitasi ruang kelas, membenahi fasilitas murid, dan mengangkat citra pendidikan daerah. Tapi di balik layar, yang terjadi justru membuat publik mengurut dada: dua perusahaan pemenang tender diduga tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang sah saat pengajuan penawaran.

Dua nama perusahaan memenangkan tender yang disinyalir cacat hukum.

Masih segar dalam ingatan publik, dua proyek besar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat—rehabilitasi Masjid Syaikh Utsman Tungkal (Rp 2 miliar) dan pembangunan pintu air Parit Gantung (Rp 1,9 miliar)—menyisakan tanya publik atas keabsahan proses tendernya. Kini, dugaan serupa kembali menyeruak. Kali ini, menyasar proyek rehabilitasi ruang kelas SMPN 43 di Kecamatan Senyerang senilai Rp 1,25 miliar, yang dimenangkan CV Mas Global.

Pemerintahan baru Kota Jambi di bawah duet Dr. Maulana dan Diza Hazra Aljosha Hazrin memasuki titik krusial. Baru saja menuntaskan 100 hari kerja pertama, mereka langsung meluncurkan puluhan proyek konstruksi bernilai miliaran rupiah resmi ditayangkan melalui LPSE.

Di balik euforia anggaran dan janji pembangunan itu, publik bertanya apakah duet ini siap menjaga integritas, atau malah jadi pengesah baru sistem lama yang sarat permainan?

10 Proyek Bernilai Miliaran, Semua dalam Genggaman Dinas PUPR

Nama PT Pulau Bintan Bestari tengah disorot di berbagai daerah. Dari Sumbar, Riau hingga Jambi. Bukan karena keberhasilan menyelesaikan proyek besar. Namanya dibincangkan karena dikenal perusahaan yang meninggalkan jejak masalah pada banyak proyek.

Sialnya, perusahaan asal Kepri ini malah kembali menang tender bernilai Rp 20,5 miliar di Kabupaten Tebo. Mereka sukses mengamankan proyek besar di Tebo, di tengah perusahaan ini tersandung sederet kasus kegagalan proyek dan pelanggaran hukum.