Pemerintahan baru Kota Jambi di bawah duet Dr. Maulana dan Diza Hazra Aljosha Hazrin memasuki titik krusial. Baru saja menuntaskan 100 hari kerja pertama, mereka langsung meluncurkan puluhan proyek konstruksi bernilai miliaran rupiah resmi ditayangkan melalui LPSE.
Di balik euforia anggaran dan janji pembangunan itu, publik bertanya apakah duet ini siap menjaga integritas, atau malah jadi pengesah baru sistem lama yang sarat permainan?
10 Proyek Bernilai Miliaran, Semua dalam Genggaman Dinas PUPR
No | Nama Proyek | Nilai HPS |
---|---|---|
1 | Rekonstruksi Parit Jalan T.P. Sriwijaya (Lanjutan) | Rp 2,9 M |
2 | Pembangunan RKB & Rehab Mushola SDN 221 | Rp 1 M |
3 | Pembangunan RKB SDN 42 Kota Jambi | Rp 1,7 M |
4 | Pembangunan Jembatan Jalan Sari Bakti | Rp 4,1 M |
5 | Pembangunan Booster Pump Bagan Pete (lanjutan) | Rp 5,1 M |
6 | Pembangunan Gedung UKPBJ Kota Jambi | Rp 2,6 M |
7 | Rekonstruksi Parit Jalan DI Panjaitan | Rp 3 M |
8 | Pembangunan SMPN 3 Kota Jambi | Rp 2 M |
9 | Pembangunan RKB SMPN 11 Kota Jambi | Rp 1,2 M |
10 | Pembangunan SMPN 3 Kota Jambi (Paket Tambahan) | Rp 2 M |
Semua proyek ini berada di bawah kendali Dinas PUPR Kota Jambi. Dinas paling basah dan berpotensi menimbulkan dominasi satuan kerja terhadap aliran proyek strategis.
Proyek rekonstruksi parit Jalan TP Sriwijaya kembali muncul. Tahun lalu, proyek ini menimbulkan kecelakaan warga akibat galian terbuka tanpa pengamanan. Kini, proyek ditayangkan ulang tanpa audit terbuka, tanpa pertanggungjawaban terbuka.
“Kalau proyek lama tak dievaluasi, bagaimana publik bisa percaya proyek baru akan lebih aman?” ujar Erni, warga setempat.
Dr. Maulana dan Diza Hazra Hazrin belum genap lima bulan memimpin. Tapi, proses pengadaan sudah berlangsung masif. Publik meminta Maulana-Diza hati-hati.
“Banyak kepala daerah tergelincir bukan di tahun terakhir, tapi justru di awal masa jabatan. Saat sistem lama menyusup diam-diam lewat celah proyek,” kata salah satu sumber JambiLink di Pemkot Jambi.
Dalam situasi seperti ini, ketegasan menjadi pertaruhan. Publik menuntut duet Maulana–Diza untuk menolak intervensi dari tim sukses, politisi, atau elite tertentu. Tidak meloloskan kontraktor dengan rekam jejak buruk, melakukan verifikasi faktual atas dokumen SBU, alamat kantor, hingga kapasitas alat. Menolak pola konsolidasi tender yang disusupi dari dalam Pokja.
“Kalau duet ini bisa menjaga itu, maka mereka layak dipercaya lima tahun ke depan. Tapi jika gagal, maka mereka hanya jadi wajah baru dari sistem lama,” ujar sumber Jambi Link itu.
Masyarakat Kota Jambi mendukung pembangunan. Tapi, pembangunan hanya akan bermakna jika dimulai dari proses yang bersih.
Karena yang akan dinilai publik bukan hanya berapa banyak proyek dibangun, tapi juga siapa yang menang dan bagaimana cara mereka menang.
Dan hari ini, di 100 hari pertama kekuasaan mereka, Maulana–Diza sedang ditonton. Apakah akan menjadi pelindung integritas, atau justru aktor pasif dalam drama lama pengadaan proyek?(*)
Add new comment