Gelombang kritik terhadap proyek pembangunan Gedung DPRD Kerinci terus menguat. Setelah suara lirih namun tajam datang dari internal dewan, kini suara keras dan berani meledak dari dunia kampus. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STIE Sakti Alam Kerinci mendesak dibukanya ruang transparansi atas rangkaian kemenangan tender yang selama tiga tahun berturut-turut hanya mengarah pada satu nama, CV Adyan Jaya Mandiri.
Penjabat Presiden BEM STIE, Gilang Desta Anugrah, menyebut pola kemenangan berulang tanpa kompetisi nyata adalah alarm dini bahwa sistem pengadaan sedang tidak sehat.
“Menurut pandangan kito, ini hal yang tidak logis dan tak bisa dianggap kebetulan. Kenapa satu CV bisa menang tender selama tiga tahun berturut-turut, terus-terusan?” tegas Gilang kepada Jambi Link, Jumat (14/6).
Gilang tak asal menuduh. Ia menyerukan pentingnya audit terbuka dan forensik tender untuk menguji apakah proyek miliaran rupiah ini telah dikelola dengan benar, atau justru dipelintir menjadi jalur eksklusif bagi satu kontraktor.
“Kalau perihal ini, mungkin kito hanyo bisa menduga. Tapi kalau terbukti ada mekanisme busuk, baru kita bisa menyebut ini sarat dengan praktik menyimpang. Dan itu tak boleh dibiarkan,” jelasnya.
Menurut Gilang, pendekatan hukum tetap pentin. Namun partisipasi publik dan keterbukaan informasi menjadi kunci utama untuk merestorasi kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek negara.
“Rakyat berhak tahu bagaimana duitnya dipakai. Ini proyek pakai uang negara, bukan uang pribadi,” tegasnya lagi.
Seperti diberitakan sebelumnya, proyek pembangunan Gedung DPRD Kerinci berjalan dalam tiga fase:
- 2023: Rp 8,2 miliar
- 2024: Rp 4,8 miliar
- 2025: Rp 14,3 miliar
Ketiganya dimenangkan oleh CV Adyan Jaya Mandiri, dengan pola serupa: jumlah peserta banyak, tapi penawaran hanya datang dari satu atau dua peserta. Dan, seperti sudah bisa ditebak, semua pesaing gugur administratif. Hanya CV Adyan yang lolos dan menang, tanpa klarifikasi, tanpa sanggahan berarti.
Sikap BEM STIE ini memperkuat keresahan yang sebelumnya disuarakan oleh salah seorang anggota DPRD Kerinci, yang meminta agar kantor rakyat tidak dibangun dari proses yang tidak bermartabat.
“Kami di dalam dewan juga punya kewajiban moral untuk memastikan gedung yang akan kami tempati bukan hasil dari tender yang sudah dikunci sejak awal,” ucapnya saat itu.
Mahasiswa dan publik sama-sama melihat bahwa persoalan ini bukan sekadar soal administratif proyek. Ini soal legitimasi, keadilan anggaran, dan etika kekuasaan.
Ketika satu nama kontraktor terus muncul sebagai pemenang, tahun demi tahun, dalam proyek bernilai miliaran rupiah, publik tak bisa disalahkan jika mulai curiga.
Kini, bukan hanya beton dan atap yang sedang dibangun. Tapi juga prasangka kolektif yang makin tebal, bahwa ada yang tidak beres dalam sistem tender di Kabupaten Kerinci.
JambiLink.id akan terus memantau dan mendalami dinamika ini. Surat permintaan klarifikasi resmi telah dilayangkan. Kami juga sedang menelusuri rekam jejak proyek CV Adyan Jaya Mandiri dalam pengadaan lain di wilayah ini.
Add new comment