Rumah itu berdiri tenang di RT 26, Griya Golf Garden, Telanaipura, Kota Jambi. Di balik temboknya, seorang polisi yang dikenal pendiam dan berdedikasi, Aipda Hendra Marta Utama, terbujur kaku di lantai ruang tamu. Tak ada jejak perlawanan. Tak ada laporan suara gaduh. Hanya bau busuk yang menyelinap keluar dua hari kemudian. Bau busuk itulah yang memberi isyarat bahwa kejahatan telah terjadi.
Premium
Dari kejauhan, proyek ini tampak seperti kisah pembangunan biasa. Anggaran tertera. Lokasi jelas. Nama pemenang diumumkan. Tapi saat kami mendekat—membaca dokumen, mencocokkan tanggal, menggali ulang fungsi sertifikat dan fakta-fakta administratif—kami menemukan sesuatu yang membuat proyek senilai Rp 4,09 miliar ini lebih layak disebut teka-teki, bukan prestasi.
Seperti lazimnya saban tahun, Pemkab Tanjab Barat melalui Dinas Pendidikan selalu menggulirkan proyek pembangunan maupun rehab sekolah. Tujuannya mulia, untuk memberikan kenyamanan dan fasilitas yang layak bagi peserta didik.
Sekolah-sekolah di senyerang, tahun 2025 ini mendapat alokasi anggaran rehab sekolah cukup lumayan. Misalnya, Dinas Pendidikan mengalokasikan proyek rehabilitasi ruang kelas SMP Negeri 43 Senyerang senilai Rp 1,25 miliar. Saat ini, proses tendernya sedang berlangsung.
Pulau Kecil di Reteh, Indragiri Hilir, Riau mungkin tak pernah menduga akan melahirkan seorang Profesor. Tapi dari desa ini, Prof. Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., MA menapak perlahan menjemput takdirnya. Lahir pada 27 Juli 1970 dari keluarga sederhana, ia adalah anak keenam dari H. Bustamin dan Hj. Nadirah.
Semangat orang tua menjadi fondasi utama. Meski hidup pas-pasan, pendidikan tidak pernah dikompromikan. "Sekolah di mana pun, yang penting sungguh-sungguh," begitu pesan orang tua yang terus ia bawa dalam hidup.
Anggaran jumbo yang kembali digelontorkan untuk renovasi rumah dinas dan fasilitas pimpinan DPRD Sarolangun terus menuai polemik. Bukan saja karena nilainya yang mencapai sekitar Rp3 miliar dari APBD 2025. Tapi yang bikin publik geram, momentumnya tak tepat. Sialnya, proyek serupa juga pernah digelontorkan pada 2020, di periode pimpinan DPRD sebelumnya.
Pakar kebijakan publik dari UIN STS Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, menyebut praktik ini sebagai “daur ulang proyek elite” yang patut diaudit total.
Dukungan terhadap petahana Drs. H. Cek Endra jelang Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Jambi Juni 2025 kian menguat. Tak hanya dari akar rumput dan DPD II, dukungan juga dari struktur strategis partai di tingkat provinsi.
Sinyal kuat itu digaungkan Sekretaris Dewan Pertimbangan (Seswantim) Golkar Provinsi Jambi, Yun Ilman. Politisi yang akrab disapa Jenderal Yun itu menyebut kelanjutan kepemimpinan Cek Endra adalah opsi paling logis, strategis, dan solid.
Gelombang proyek pembangunan jalan lingkungan (jaling) tahun 2025 ini menyapu wilayah Kota Jambi. Semua kecamatan kebagian. Hanya saja, panjang jalan dan besar kecil anggaran bervariasi. Ada yang diangka Rp 70 juta ada yang mendekati Rp 200 juta. Semuanya menggunakan skema penunjukan langsung. Alokasi anggaran proyek ini berada di Dinas PU Kota Jambi.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di tahun 2025 ini, mengguyur ratusan titik wilayah dengan proyek pembangunan jalan lingkungan (jaling). Proyek Jaling ini menggunakan sistem pengadaan langsung.
Data yang dikumpulkan tim Jambi Satu menunjukkan, nilai tiap paket bervariasi. Mulai dari Rp70 juta hingga menyentuh batas maksimal pengadaan langsung yakni Rp200 juta.
Meski terlihat sepele, jika dikalkulasi keseluruhan, nilainya menembus angka fantastis, puluhan miliar rupiah. Dan itu semua, tanpa satu pun melalui proses tender terbuka.
Selama Pertisun di Kerinci, Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. sempat melipir ke salah satu proyek energi terbesar yang pernah dibangun di Tanah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci. Mega proyek ini dibangun PT Kerinci Merangin Hydro. Secara teknis, proyek milik mantan Wapres Jusuf Kalla itu telah rampung. Tinggal satu hal yang ditunggu: peresmian oleh Presiden Republik Indonesia.
Renovasi besar-besaran rumah dinas pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun membetot perhatian publik. Di tengah seruan efisiensi dari pemerintah pusat, Sekretariat DPRD Sarolangun justru menggelontorkan anggaran miliaran rupiah hanya untuk menyulap rumah dinas Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II DPRD menjadi lebih mewah dan nyaman. Yang menarik, proyek-proyek ini dilakukan dengan skema penunjukan langsung, bukan lewat tender terbuka.
Seluruh paket pengadaan disusun sedemikian rupa agar masuk dalam kategori pengadaan langsung (non-tender).
Caranya?