Suara publik terus menguat. Mereka mempertanyakan keadilan dalam distribusi proyek jalan lingkungan (jaling) di Kota Jambi. Di tengah derasnya kecurigaan atas praktik monopoli Penunjukan Langsung (PL) oleh segelintir kontraktor, Anggota DPRD Kota Jambi, RR. Nully Kurniasih, SE, angkat suara. Ia menyuarakan keresahan masyarakat dan mendesak adanya seleksi kontraktor yang adil, profesional, dan transparan.
Proyek Jaling Kota Jambi
Di tengah semangat pembangunan yang digaungkan Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Aljosha, publik justru mendapati pola yang mengkhawatirkan di balik proyek-proyek jalan lingkungan (jaling). Sebuah program infrastruktur yang mestinya menyentuh kepentingan rakyat kecil, kini dipertanyakan publik. kenapa yang mengerjakan hanya segelintir kontraktor?
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di tahun 2025 ini, mengguyur ratusan titik wilayah dengan proyek pembangunan jalan lingkungan (jaling). Proyek Jaling ini menggunakan sistem pengadaan langsung.
Data yang dikumpulkan tim Jambi Satu menunjukkan, nilai tiap paket bervariasi. Mulai dari Rp70 juta hingga menyentuh batas maksimal pengadaan langsung yakni Rp200 juta.
Meski terlihat sepele, jika dikalkulasi keseluruhan, nilainya menembus angka fantastis, puluhan miliar rupiah. Dan itu semua, tanpa satu pun melalui proses tender terbuka.