Dewan Soroti Monopoli Proyek Jaling di Kota Jambi, Roro: “Seleksi Kontraktor Harus Transparan”

Suara publik terus menguat. Mereka mempertanyakan keadilan dalam distribusi proyek jalan lingkungan (jaling) di Kota Jambi. Di tengah derasnya kecurigaan atas praktik monopoli Penunjukan Langsung (PL) oleh segelintir kontraktor, Anggota DPRD Kota Jambi, RR. Nully Kurniasih, SE, angkat suara. Ia menyuarakan keresahan masyarakat dan mendesak adanya seleksi kontraktor yang adil, profesional, dan transparan.

Ratusan paket proyek PL yang dikelola Dinas PUPR Kota Jambi pada Tahun Anggaran 2025 kini tengah membetot perhatian. Sejumlah temuan mengindikasikan hanya belasan perusahaan yang mendominasi seluruh pengerjaan proyek, dengan sebagian dari mereka ada yang mengerjakan hingga 5-8 paket sekaligus. Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya konsentrasi kekuasaan pengadaan di tangan segelintir pihak. Situasi ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap kualifikasi serta rekam jejak penyedia jasa.

“Saya pribadi belum mengetahui secara detail teknis pengadaan proyek, karena itu adalah ranah Dinas PU dan menjadi mitra Komisi III,” ujar Roro, sapaan akrabnya, saat dikonfirmasi Tim Jambi Link--media network Jambi Satu--.

Namun, ia menegaskan DPRD tak akan tinggal diam jika proses pengadaan mengandung ketimpangan.

“Kalau memang informasi seperti itu berkembang dan aspirasi masyarakat mengarah ke situ, maka kami minta kepada pihak terkait untuk melakukan seleksi secara profesional dan transparan,” tegas politisi perempuan dari Partai Demokrat ini.

Keluhan warga terhadap kualitas proyek jaling kian masif di media sosial dan laporan langsung ke DPRD. Dari jaling yang cepat rusak, pengerjaan asal-asalan, hingga ketidakhadiran pengawas di lapangan menjadi narasi sehari-hari yang dibisikkan publik. Dalam banyak kasus, warga bahkan tak tahu siapa pelaksana proyek di lingkungan mereka.

Kondisi ini menimbulkan ironi tajam, proyek infrastruktur yang seharusnya menjadi manifestasi keadilan pembangunan, justru terjebak dalam lingkaran elitis dan eksklusif. Warga hanya menjadi penonton, sementara kontraktor tertentu berjaya mengantongi lebih dari satu paket tanpa jaminan kualitas kerja.

RR. Nully juga menyinggung momentum 100 hari kerja Wali Kota Maulana dan Wakilnya, Diza Aljosha, sebagai ruang evaluasi publik atas komitmen pemerataan dan akuntabilitas. Ia berharap distribusi proyek benar-benar menjangkau pelaku lokal yang berkompeten, bukan dikuasai kelompok tertentu secara berulang.

“Kami di DPRD akan terus menyuarakan keresahan ini. Jangan sampai uang rakyat digunakan dengan cara yang menciderai keadilan sosial,” ucap Roro.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, yang merupakan mitra kerja langsung Dinas PUPR Kota Jambi, enggan memberikan tanggapan saat dikonfirmasi Jambi Link. Hingga berita ini ditayangkan, ia tidak memberikan pernyataan resmi, baik tertulis maupun lisan.

Tim Jambi Link dan Jambi Satu akan terus menelusuri alur pengadaan proyek jaling ini, termasuk pola kemunculan berulang CV-CV tertentu, rekam jejak pekerjaan sebelumnya, serta potensi keterkaitan dengan elite kekuasaan di lingkup Kota Jambi.

Penelusuran kami menemukan dari ratusan paket proyek PL (penunjukan langsung) yang dikelola Dinas PUPR Kota Jambi tahun anggaran 2025, terdapat belasan CV yang menguasai proyek secara berulang, bahkan dalam jumlah yang masif dan simultan.

Berikut detilnya :

• CV Bukit Harapan Konsultan mengerjakan 8 paket PL sekaligus, menjadikannya kontraktor dengan jumlah proyek terbanyak dalam skema PL tahun ini.
• Disusul oleh 7 CV lainnya yang memegang masing-masing 5 paket PL, antara lain:
  • CV Aisoise Consultans
  • CV Karisma Indojaya
  • CV Ide Kreaksi Consultant
  • CV Central Tampine’s
  • CV Mitra Dua Sahabat Jambi
  • CV Bungo Agung Pratama
  • CV Asykram
• Selain itu, setidaknya 9 perusahaan lain tercatat mengelola 4 paket proyek sekaligus, antara lain:
  • CV Kenitan Mandiri
  • CV Karya Putra Sadu
  • CV Dakarija Consultan
  • CV Proba Gnial Struktur
  • CV Atifa Cipta Kencana
  • CV Triple Line Consultant
  • CV Zuro Consultant
  • CV Kemuning Sejati

“Paketnya ratusan, tapi nama-nama itu terus yang muncul. Kalau bukan sistem yang diatur, mustahil hasilnya bisa seragam begini,” kata seorang sumber internal Pemkot Jambi yang meminta identitasnya disembunyikan.

Semua proyek dicairkan melalui metode PL dengan pagu nyaris mentok di batas Rp 200 juta. Penurunan harga dalam proses negosiasi pun sangat tipis—sekitar Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu—memunculkan dugaan bahwa mekanisme hanya formalitas.

Yang lebih mencolok, beberapa kontraktor juga ditemukan mengerjakan proyek di luar Kota Jambi, mengindikasikan jejaring penguasaan lintas wilayah.

Semua proyek ini terlaksana di bawah pengawasan Pemerintah Kota Jambi, melalui Dinas PUPR Kota Jambi, sebagai bagian dari program 100 hari kerja Maulana–Diza. Alih-alih menjadi alat percepatan pemerataan infrastruktur, publik mulai menilai program ini rawan disalahgunakan untuk memperkaya kelompok tertentu.

Pantau terus liputan investigatif kami di JambiLink.id dan JambiSatu.id.