Premium

Kebijakan Pemerintah Kota Jambi yang menerapkan sistem pembayaran parkir non tunai berbasis QRIS kini masuk babak baru. Setelah sebelumnya dijawab lugas Juru Bicara Pemkot Jambi, Abu Bakar, kritik balik datang dari praktisi hukum asal Jambi, Firmansyah, SH., MH.

Bak gayung bersambut, argumen hukum dan tafsir regulasi kini bersilang di ruang publik. Satu pihak menyatakan kebijakan ini sudah sah berdasarkan Perwal No. 32 Tahun 2018. Di pihak lain, suara hukum mempertanyakan sah secara umum belum tentu jelas secara operasional.

Gaduh tender proyek di Kabupaten Bungo terus membumbung. Tokoh muda sekaligus Direktur Eksekutif TEGAR (Transparansi & Etika Gerakan Rakyat), Erwin Munas, mendesak Bupati Bungo segera turun tangan menertibkan proses pengadaan.

“Kalau awal pemerintahan baru saja sudah dibiarkan seperti ini, bagaimana nasib proyek ke depan?” tegas Erwin Munas kepada Jambi Link.

Tender proyek di Kabupaten Bungo tengah disorot. Itu karena sejumlah tender proyek terindikasi bermasalah. Kasus terbaru, CV Abimanyu Jaya, yang memenangkan tender Pembangunan Pustu Kelurahan Bungo Taman Agung senilai Rp 662.948.000, terbelit masalah SBU.

Ceritanya begini.

Tender proyek Puskesmas Pembantu itu mensyaratkan dokumen SBU BG005 (Konstruksi Gedung Kesehatan). CV Abimanyu Jaya, perusahaan yang mencatunkan alamatnya di BTN Bungo Makmur Blok C No. 4 RT. 025 RW. 009 Kelurahan Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah itu, memang memiliki SBU yang dipersyaratkan.

Aroma tak sedap menguar dari dua tender proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Bungo. Di permukaan, prosesnya tampak legal. Namun di baliknya, tim Jambi Link menemukan permainan suhu: kadang terlalu panas untuk jujur, kadang terlalu dingin untuk transparan.

Dua proyek dengan total nilai Rp 3,36 miliar ini-- SPAM Sungai Puri dan SPAM Empelu--, menyimpan pola kejanggalan yang terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Tender SPAM Sungai Puri, jadwal evaluasinya 13–19 Juni 2025. Lalu diubah menjadi 24 Juni 2025 pukul 16.00, 1 jam sebelum tenggat.

Suara publik terus menguat. Mereka mempertanyakan keadilan dalam distribusi proyek jalan lingkungan (jaling) di Kota Jambi. Di tengah derasnya kecurigaan atas praktik monopoli Penunjukan Langsung (PL) oleh segelintir kontraktor, Anggota DPRD Kota Jambi, RR. Nully Kurniasih, SE, angkat suara. Ia menyuarakan keresahan masyarakat dan mendesak adanya seleksi kontraktor yang adil, profesional, dan transparan.

Lagi-lagi, kejanggalan dalam proses tender proyek pemerintah kembali mencuat. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke CV Serumpun Pilar Andalas, perusahaan konstruksi yang baru berdiri pada 10 Februari 2025 namun telah menyabet dua proyek besar di dua instansi berbeda. Proyek pertama senilai Rp 734 juta untuk rehabilitasi tanggul sungai di samping Perum Safira, Dinas PUPR Kota Jambi. Proyek kedua, bahkan lebih besar, yakni rekonstruksi jalan senilai Rp 3,28 miliar di BPBD Kabupaten Tebo.

Di balik lelang proyek jembatan senilai Rp 4,09 miliar di Jl. Sari Bakti, Kota Jambi, tersimpan bara yang kini mulai menyala. CV Intan Bangun Persada, salah satu peserta tender, secara terbuka memprotes proses evaluasi Pokja yang dinilai tak adil, kaku, dan membuka ruang pengondisian.

“Kami tidak gugur karena kualitas. Kami disingkirkan karena sistem yang dibengkokkan,” tegas Sabar Siagian, Direktur CV Intan.

Selasa pagi, 3 Juni 2025. R, seorang perempuan muda, berjalan dari kos ke tempat kerjanya di kawasan Simpang III Sipin. Di tangannya hanya ada semangat. Tiba-tiba, dari belakang datang sepeda motor. Bukan pembeli. Bukan saudara. Hanya tangan lancang yang menghancurkannya pagi itu.

Tanpa kata. Tanpa aba-aba. Payudaranya diremas, dan motor itu tancap gas ke arah Tugu Juang. R berteriak. Tapi, lorong itu sunyi. Tak ada "negara" di tikungan itu.

Pemerintahan baru Kota Jambi di bawah duet Dr. Maulana dan Diza Hazra Aljosha Hazrin memasuki titik krusial. Baru saja menuntaskan 100 hari kerja pertama, mereka langsung meluncurkan puluhan proyek konstruksi bernilai miliaran rupiah resmi ditayangkan melalui LPSE.

Di balik euforia anggaran dan janji pembangunan itu, publik bertanya apakah duet ini siap menjaga integritas, atau malah jadi pengesah baru sistem lama yang sarat permainan?

10 Proyek Bernilai Miliaran, Semua dalam Genggaman Dinas PUPR

Proyek pembangunan jaringan irigasi di Batang Asai, Kabupaten Sarolangun, senilai hampir Rp 18,5 miliar sedang menuju fase penunjukan pemenang tender.

Tapi sampai hari ini, belum ada satu pun perusahaan yang dinyatakan menang. Pasalnya, nyaris seluruh peserta tumbang di fase evaluasi teknis. Bukan karena harganya tak masuk akal—justru sebaliknya. Banyak perusahaan menawarkan harga sangat rendah, tapi gugur karena persoalan dokumen alat dan administratif.

Fakta Proyek & Skema Tender