Pengadilan Negeri Jambi

Sengketa tanah 11,5 meter di Talang Gulo, Kota Jambi, makin panas. Dua surat resmi PUPR, 2023 dan 2025, berisi sikap berbeda. Dulu bukan kewenangan, kini perintah bongkar pagar. Aktivis menyorot inkonsistensi yang bisa dinilai sebagai maladministrasi.

***

Polemik sengketa tanah antara dua pengusaha, Budi Harjo alias Acok dan Fendi, terus memanas. Kini muncul dimensi baru setelah kuasa hukum Acok mengungkap adanya surat Dinas PU Kota Jambi tahun 2023 yang berbeda isinya dengan sikap dinas pada 2025.

Dua surat resmi Dinas PUPR Kota Jambi dengan isi saling bertolak belakang menyeruak ke permukaan. Surat itu mengubah peta sengketa tanah 11,5 meter di Talang Gulo, persis depan Markas Komando Brigade Mobil Kepolisian Daerah Jambi. Semula duel antara pengusaha Acok dan Fendi, kini menjelma jadi konflik segitiga. Acok melawan Fendi sekaligus berhadap-hadapan dengan Dinas PU Kota Jambi. Publik pun dibuat tercengang. Bagaimana mungkin satu dinas bisa mengeluarkan dua sikap hukum yang berbeda dalam kasus yang sama.

Polda Jambi menyatakan kesiapan menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan oleh Aprizal Wahyudi Diprata (28), pimpinan Pondok Pesantren Sri Muslim Mardatillah, yang menjadi tersangka kasus pencabulan terhadap 12 santri. Gugatan tersebut diajukan Aprizal melalui Pengadilan Negeri (PN) Jambi. c

Aprizal Wahyudi, atau yang dikenal dengan sapaan Ustaz Wahyu, menggugat penangkapan dan penahanannya oleh Polda Jambi, yang menurutnya tidak sesuai prosedur. Dalam gugatan tersebut, ia meminta hakim membatalkan penangkapan dan penahanannya serta meminta dibebaskan dari rumah tahanan.

JAMBI – Dua terdakwa dalam kasus penyelundupan narkoba dengan barang bukti 52 kilogram sabu, Muhammad Afiful Akbar Magguna (27) dan Fanny Susanto (46), divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Selasa malam (29/10/2024). Afiful, seorang sipir di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi, dan Fanny, pekerja swasta asal Depok, terbukti terlibat dalam jaringan narkoba internasional asal Malaysia.

Jambi – Konflik internal di tubuh PDIP Provinsi Jambi memanas setelah pemecatan Akmaluddin, anggota DPRD Provinsi Jambi dua periode. Konflik pasca pemecatan ini berubah menjadi pertarungan hukum.

Tak terima dipecat pada 13 September 2024 lalu, Akmaluddin, lalu menggugat partainya ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Dalam gugatannya, Akmaluddin menuduh DPP PDIP, Mahkamah Partai, serta DPD PDIP Jambi melakukan perbuatan melawan hukum (PMH).

Sengketa tanah SD Negeri 212 Kota Jambi memasuki babak akhir. Pengadilan Negeri Jambi menetapkan pembayaran ganti rugi Rp 1,788 miliar kepada Termohon setelah penerbitan sertifikat selesai. Pemerintah Kota Jambi berharap proses ini memberikan kepastian hukum dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

Angga Rafi Saputra, terdakwa kasus perusakan kantor Gubernur Jambi, divonis 1 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa. Kasus ini menjadi sorotan publik, menggambarkan perjalanan hukum yang panjang dan kompleks. Masyarakat menunggu keputusan akhir dan dampaknya bagi penegakan hukum di Jambi.

***