Jambi – Surat Keputusan (SK) kepengurusan Kadin Jambi yang diterbitkan Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, kini menuai polemik. Keabsahannya diragukan, terutama karena proses penerbitannya dianggap tidak melalui mekanisme organisasi yang benar.
Robert Samosir, salah satu anggota Kadin Jambi yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) sekaligus Juru Bicara Kadin Transisi, menegaskan bahwa penerbitan SK untuk kepengurusan Usman Sulaiman sarat kejanggalan.
Polemik iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) kian membetot perhatian publik. Masalah legalitas, transparansi pengelolaan dana miliaran rupiah, hingga dugaan penghindaran pajak terus menjadi tanda tanya besar.
Namun hingga saat ini, Ketua PPTB, Asnawi, masih memilih bungkam. Dikonfirmasi via WhatsApp tak dijawab, ditelepon pun tak direspons. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang disembunyikan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari pengusaha batubara.
KERINCI – Gubernur Jambi Al Haris menghadiri Serah Terima Jabatan (Sertijab) Bupati Kerinci dari Penjabat (Pj) Bupati Asraf kepada Bupati Monadi dan Wakil Bupati Kerinci periode 2025-2030. Acara berlangsung di Aula Kantor Bupati Kerinci, Rabu (5/3/2025) sore, dihadiri jajaran pejabat daerah serta tokoh masyarakat.
Kerusakan lingkungan di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, Jambi kini semakin membuka borok besar dalam tata kelola pertambangan dan perkebunan di daerah itu. Tak hanya ribuan hektar lahan eks tambang batubara yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi, kini fakta baru terungkap: lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit justru menjadi bancakan tambang batubara.
Menurut laporan investigasi Perkumpulan Hijau, perusahaan perkebunan sawit dan tambang batubara milik keluarga Senangsyah telah menghancurkan lingkungan dan kehidupan Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari.
Masalah iuran yang disetorkan pengusaha tambang batubara kepada Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus mengemuka. Publik mulai mempertanyakan legalitas, transparansi, serta pengelolaan dana tersebut.
Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, mengungkapkan angka mencengangkan terkait jumlah dana yang dikelola PPTB dari iuran para pengusaha tambang batubara.
Kerusakan lingkungan akibat tambang batubara di Jambi semakin meluas. Ribuan hektare lahan eks tambang yang seharusnya direklamasi dibiarkan begitu saja, menjadi danau-danau raksasa beracun. Mulai dari kawasan Mandiangin eks PT Minimex, hingga areal HGU PT Sawit Desa Makmur (SDM) di Koto Boyo Batanghari, Semuanya kini berubah menjadi kubangan luas yang menghancurkan ekosistem dan mengancam kehidupan masyarakat.
SUNGAI PENUH – Pemerintah Kota Sungai Penuh menggelar Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota periode 2021-2024, Drs. Ahmadi Zubir, MM dan Dr. Alvia Santoni, SE, MM, kepada Wali Kota Alfin, SH dan Wakil Wali Kota Azhar Hamzah untuk masa jabatan 2025-2030, pada Rabu (5/3/2025).
Jambi – Polemik pungutan dan iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin memanas. Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara hingga kini belum juga diperbaiki, meski PPTB disebut-sebut telah mengumpulkan dana besar dari pengusaha tambang.
Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut aliran dana yang dikelola PPTB, terutama dari pungutan yang diterapkan kepada pengusaha tambang batubara sebelum mereka melintasi Sungai Batanghari.
BATANG HARI – Alam yang dulu hijau dan penuh kehidupan kini terkubur di bawah deru mesin tambang di Koto Boyo, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Luka besar menganga di tanah yang dulunya subur. Lubang-lubang bekas tambang batubara ditinggalkan begitu saja, membentuk danau luas yang penuh racun logam berat. Tak ada reklamasi, tak ada upaya pemulihan. Hutan hancur, tanah kehilangan kesuburan, dan pemerintah terkesan tutup mata atas kejahatan lingkungan yang terjadi di depan mata.
Jambi – Sejak dilantik, Wali Kota Jambi Dr. Maulana dihadapkan dengan berbagai persoalan pelik yang menumpuk. Dari proyek mangkrak, infrastruktur buruk, perumahan tanpa fasilitas umum (PSU), hingga manajemen pemerintahan yang lemah,.
Semuanya kini menjadi beban besar yang harus segera diselesaikan. Publik pun menuntut perombakan kabinet di Pemkot Jambi, terutama penggantian Kepala Dinas, utamanya Kadis PU hingga Sekda Kota Jambi, yang dinilai tak mampu bekerja maksimal dalam mengelola daerah.