koto Boyo

Jambi – Kerusakan lingkungan di Koto Boyo, Batanghari akibat tambang batubara yang tak direklamasi terus menuai sorotan. Kini, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jambi didesak untuk lebih peka terhadap masalah ini dan mengambil sikap tegas.

Ketua Bappilu Partai Gerindra Provinsi Jambi, AR Syahbandar, menyatakan bahwa anggota fraksi Gerindra di DPRD Jambi yang membidangi pertambangan dan lingkungan harus segera mendorong hearing dengan mitra kerja, sebelum memutuskan apakah perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau tidak.

Investigasi Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau akhirnya membuahkan hasil. Setelah bertahun-tahun dibiarkan, aparat penegak hukum dan pemerintah pusat akhirnya turun ke Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, untuk mengecek langsung kerusakan lingkungan akibat tambang batubara yang tak direklamasi.

Tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jambi, Polres Batanghari, Kementerian ESDM, serta Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengecekan di lokasi tambang yang selama ini disebut-sebut sebagai pusat kehancuran ekosistem. Hasilnya? Mengkhawatirkan.

Masalah iuran yang disetorkan pengusaha tambang batubara kepada Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus mengemuka. Publik mulai mempertanyakan legalitas, transparansi, serta pengelolaan dana tersebut.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, mengungkapkan angka mencengangkan terkait jumlah dana yang dikelola PPTB dari iuran para pengusaha tambang batubara.