Jambi – Sejak dilantik, Wali Kota Jambi Dr. Maulana dihadapkan dengan berbagai persoalan pelik yang menumpuk. Dari proyek mangkrak, infrastruktur buruk, perumahan tanpa fasilitas umum (PSU), hingga manajemen pemerintahan yang lemah,.
Semuanya kini menjadi beban besar yang harus segera diselesaikan. Publik pun menuntut perombakan kabinet di Pemkot Jambi, terutama penggantian Kepala Dinas, utamanya Kadis PU hingga Sekda Kota Jambi, yang dinilai tak mampu bekerja maksimal dalam mengelola daerah.
Berikut daftar PR berat yang harus segera dituntaskan oleh Wali Kota Maulana:
Proyek Gedung Rp 10 Miliar Terbengkalai, Aset Dijarah Maling
Gedung megah di samping Gedung Putra Retno, yang dibangun oleh PT Andina Teknik Konstruksi lewat APBD Rp 10 miliar, hingga kini terbengkalai dan tidak dimanfaatkan sama sekali. Temuan BPK RI 2024 mengungkap adanya indikasi penyimpangan dan ketidaksesuaian volume pekerjaan, yang berpotensi merugikan negara.
Gedung ini rencananya akan dijadikan kantor layanan keuangan, namun hanya jadi monumen kegagalan Pemkot Jambi.
"Gedung sudah dibangun pakai uang rakyat, kok malah kosong? Pejabat harus bertanggung jawab!" – Dian, warga Kota Jambi
Infrastruktur Amburadul, Jalan Berlubang, dan Drainase Buruk
Jalan banyak yang cepat rusak meskipun baru diperbaiki. Proyek perbaikan jalan diduga asal-asalan, sehingga tidak tahan lama. Banyak titik genangan air di kota akibat buruknya sistem drainase.
"Setiap hujan, jalanan tergenang air. Belum lagi lubang-lubang di jalan, bikin susah pengendara!" – Eka, pengendara motor
"Anggaran proyek miliaran, tapi hasilnya seperti ini? Dinas PU harus dievaluasi!" – akun @JambiPeduli
Developer Perumahan Bermasalah, Warga Bingung Cari TPU
387 perumahan di Kota Jambi belum menyerahkan aset PSU ke Pemkot, meski sudah dihuni warga. 34 perumahan yang sudah menyerahkan PSU ternyata tidak memenuhi alokasi minimal 35% lahan fasum. Banyak warga perumahan bingung mencari tempat pemakaman karena developer tidak menyediakan TPU. Dana kompensasi TPU yang seharusnya disetor ke Pemkot Jambi, diduga tidak transparan.
"Kami tinggal di perumahan, tapi bingung kalau ada keluarga meninggal mau dikubur di mana. Developer bilang sudah setor ke Pemkot, tapi TPU-nya gak ada!" – Aisyah, warga perumahan.
"Jual rumah gampang, tapi tanggung jawab ke warga nol besar!" – akun @PerumahanRakyat
Temuan BPK: Pemkot Jambi Kehilangan Rp 1,9 Miliar dari Retribusi Sampah
Pemkot Jambi kehilangan potensi pendapatan Rp 1,9 miliar dari retribusi sampah rumah tangga. Tarif retribusi tidak disesuaikan sejak 2020, sehingga pemungutan lebih rendah dari yang seharusnya. DLH Kota Jambi berdalih bahwa retribusi tidak diambil selama pandemi Covid-19, tetapi BPK tetap mencatat ini sebagai kelemahan manajemen keuangan.
"Rakyat tetap bayar retribusi, tapi kok duitnya hilang? Pengelolaan sampah harus diaudit!" – akun @JambiAwasi
Warga dan pengamat menilai bahwa buruknya tata kelola proyek, perumahan, dan infrastruktur menunjukkan bahwa perombakan kabinet di Pemkot Jambi harus segera dilakukan.
Kadis PU Kota Jambi dinilai gagal dalam mengawasi proyek pembangunan. Sekda Kota Jambi dianggap tidak mampu mengkoordinasikan jalannya pemerintahan secara efektif. Dinas Perumahan diminta lebih tegas terhadap developer nakal yang tak menyerahkan PSU.
"Kalau pejabatnya gak kerja, ganti aja Pak Wali! Kota Jambi harus segera dibenahi." – akun @WargaPeduliJambi.(*)
Comments
Rakyat Bisa Apa
Tunggu Azab Ajalah
Add new comment