Batubara Jambi

Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana iuran pengusaha batubara yang dikelola Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin intensif. Setelah sebelumnya Ketua PPTB, Asnawi, diperiksa selama 5 jam oleh Unit Tipikor Polresta Jambi, kini giliran pengurus lainnya yang akan dimintai keterangan terkait aliran dana iuran dari pengusaha batubara ke organisasi tersebut.

Berdasarkan informasi terbaru, penyidik Tipikor Polresta Jambi akan mendalami lebih lanjut pengelolaan dana PPTB, terutama menyangkut asal-usul dana, mekanisme pengumpulan, serta penggunaannya.

Setelah sekian lama bungkam, Ketua Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB), Asnawi, akhirnya buka suara usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam di Unit Tipikor Polresta Jambi, Kamis (13/3/2025).

Dalam keterangannya kepada wartawan, Asnawi mengungkapkan dirinya diperiksa sejak pagi hingga pukul 15.00 WIB terkait laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pengelolaan iuran pengusaha tambang batubara ke PPTB.

"Saya hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Saya hadiri undangan klarifikasi dan memberikan keterangan atas aduan masyarakat," ujar Asnawi.

Belum selesai dengan polemik perbaikan Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara pada Januari lalu, kini insiden serupa kembali terjadi. Tiang fender jembatan yang berada di Kabupaten Batanghari kembali dihantam tongkang pada Kamis, 6 Maret 2025 sore.

Peristiwa ini dikonfirmasi oleh Dirpolairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo, yang menyebutkan bahwa personel Ditpolairud telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Kerusakan lingkungan di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, Jambi kini semakin membuka borok besar dalam tata kelola pertambangan dan perkebunan di daerah itu. Tak hanya ribuan hektar lahan eks tambang batubara yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi, kini fakta baru terungkap: lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit justru menjadi bancakan tambang batubara.

Menurut laporan investigasi Perkumpulan Hijau, perusahaan perkebunan sawit dan tambang batubara milik keluarga Senangsyah telah menghancurkan lingkungan dan kehidupan Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari.

Masalah iuran yang disetorkan pengusaha tambang batubara kepada Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus mengemuka. Publik mulai mempertanyakan legalitas, transparansi, serta pengelolaan dana tersebut.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, mengungkapkan angka mencengangkan terkait jumlah dana yang dikelola PPTB dari iuran para pengusaha tambang batubara.

Jambi – Polemik pungutan dan iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin memanas. Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara hingga kini belum juga diperbaiki, meski PPTB disebut-sebut telah mengumpulkan dana besar dari pengusaha tambang.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut aliran dana yang dikelola PPTB, terutama dari pungutan yang diterapkan kepada pengusaha tambang batubara sebelum mereka melintasi Sungai Batanghari.

Jambi - Penolakan terhadap proyek stockpile batubara PT SAS terus membesar. Tak hanya warga dan pemerintah, kini sejumlah lembaga siap mengajukan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) jika proyek tetap dipaksakan.

"Kami akan lawan proyek ini dengan segala cara yang sah secara hukum. Jika izin diberikan, ini adalah bukti bahwa pemerintah tunduk pada kepentingan korporasi, bukan kepada rakyat!" tegas Ketua AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP.

Jambi – Bisnis batubara di Jambi terus menuai polemik. Mulai dari potensi penyalahgunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), ekspor ilegal, hingga kebocoran pajak dan royalti yang merugikan negara terus menjadi perbincangan publik.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Horizon, mengusulkan pengawasan ketat di titik muat batubara untuk memastikan legalitas setiap batubara yang dikirim.

Jambi – Bisnis batubara di Jambi kini tak hanya soal kemacetan akibat ribuan truk yang memenuhi jalanan, tapi juga menyimpan skandal besar: potensi penyalahgunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebagai jalur distribusi ilegal.

Warga dan netizen mulai mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan TUKS untuk batubara yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Dugaan ada TUKS tidak dimiliki oleh pemegang IUP, tapi tetap beroperasi tanpa pengawasan ketat.

Jambi – Proyek jalan khusus batubara di Jambi yang dijanjikan selesai tahun 2024 masih mangkrak hingga awal 2025. Sementara itu, bisnis TUKS (Terminal untuk Kepentingan Sendiri) dan pelabuhan batubara justru semakin berkembang, diduga menjadi sumber cuan baru bagi oknum tertentu.