Batubara Jambi

Jambi – Bisnis batubara di Jambi kini tak hanya soal kemacetan akibat ribuan truk yang memenuhi jalanan, tapi juga menyimpan skandal besar: potensi penyalahgunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebagai jalur distribusi ilegal.

Warga dan netizen mulai mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan TUKS untuk batubara yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.

Dugaan ada TUKS tidak dimiliki oleh pemegang IUP, tapi tetap beroperasi tanpa pengawasan ketat.

Jambi – Proyek jalan khusus batubara di Jambi yang dijanjikan selesai tahun 2024 masih mangkrak hingga awal 2025. Sementara itu, bisnis TUKS (Terminal untuk Kepentingan Sendiri) dan pelabuhan batubara justru semakin berkembang, diduga menjadi sumber cuan baru bagi oknum tertentu.

Fenomena dalam bisnis batubara di Jambi semakin mengkhawatirkan. Setelah jalur darat ditutup, surga bisnis batubara beralih ke jalur sungai. Batubara dari mulut tambang, dikirimkan ke Pelabuhan Talang Duku, melalui jalur sungai batanghari. Alat tranportasinya adalah kapal tongkang.

Pemain "kapal tongkang" pun mulai ramai bermunculan. Potensi besar itu dilihat sebagai peluang bisnis yang menggiurkan. Ko Apek, yang sempat viral beberapa waktu lalu, dikenal sebagai salah satu pemain tongkang di sungai batanghari.

Problematika bisnis batubara di Jambi tak ada habis-habisnya. Selain kasus di Koto Boyo, Batanghari, setahun lalu, masalah batubara ini juga pernah bergulir di Polda Jambi. Kasusnya juga berkaitan dengan investasi dan jalan khusus batubara. Berikut jejak kasusnya!

Kasus ini menyeret pengusaha kakap A, serta anaknya AP. Manuver A dan anaknya AP, memperlihatkan bagaimana proyek jalan khusus batubara yang bernilai triliunan ini berubah menjadi ajang tarik ulur kepentingan, pengkhianatan kontrak, dan kepentingan tersembunyi.

Jambi - Bisnis batubara di Jambi bukan hanya soal kekayaan yang mengalir deras ke segelintir pihak, tetapi juga tentang praktik ilegal yang masih ada dan sulit diberantas. Sumber Jambi Link mengungkap bahwa banyak hasil tambang ilegal yang menggunakan dokumen resmi dari pemegang IUP yang RKAB-nya telah disetujui. Dengan kata lain, batubara yang ditambang di luar izin resmi kemudian "diputihkan" menggunakan surat-surat legal milik perusahaan lain.

Jambi Link akan mengulas kilas balik problematika batubara di Jambi, secara berseri, untuk memberikan informasi utuh kepada publik. Kami bekerja untuk publik, untuk republik. kali ini, kami akan menyoroti fenomena industri batubara di Jambi, terkait praktik "blending", keuntungan besar bagi trader hingga kerugian yang dialami pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP).

***

Polemik batubara di Provinsi Jambi agaknya tak berkesudahan. Aktivitas batubara di jalur sungai maupun darat kerap menuai masalah. Jambi Link akan mengulas kilas balik problematika batubara ini, secara berseri, untuk memberikan informasi utuh kepada publik. Kami bekerja untuk publik, untuk republik.

***

Jambi – Insiden tongkang bermuatan batubara yang menabrak tiang fender Jembatan Panjang Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, pada Rabu (22/1/2025), menyulut kemarahan publik.

Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jambi menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menyeret pengusaha yang bertanggung jawab ke meja hukum.

Dirpolairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo, menyampaikan bahwa penyelidikan masih berlangsung. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa sembilan saksi dari berbagai pihak.

Kondisi Jembatan Tembesi di Kabupaten Batanghari yang terancam ambruk pasca ditabrak tongkang batubara kembali menjadi sorotan tajam. Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono, mantan Kapolda Jambi sekaligus Ketua PP Polri Daerah Jambi, menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas insiden ini. Ia menegaskan aktivitas angkutan batubara melalui jalur sungai harus dihentikan total demi keselamatan dan kepentingan publik.

Batanghari – Jembatan Tembesi di Kabupaten Batanghari kembali mengalami kerusakan serius setelah ditabrak tongkang batubara pada Rabu (22/1/2025). Insiden ini menambah daftar panjang masalah akibat buruknya pengelolaan jalur angkutan batubara melalui sungai. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Jambi, Ibnu Kurniawan, mengungkapkan kekhawatirannya atas risiko keruntuhan jembatan tersebut.