PPTB

Penyelidikan kasus dugaan penyimpangan dana iuran pengusaha batubara yang dikelola Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin intensif. Setelah sebelumnya Ketua PPTB, Asnawi, diperiksa selama 5 jam oleh Unit Tipikor Polresta Jambi, kini giliran pengurus lainnya yang akan dimintai keterangan terkait aliran dana iuran dari pengusaha batubara ke organisasi tersebut.

Berdasarkan informasi terbaru, penyidik Tipikor Polresta Jambi akan mendalami lebih lanjut pengelolaan dana PPTB, terutama menyangkut asal-usul dana, mekanisme pengumpulan, serta penggunaannya.

 Publik semakin gencar mempertanyakan legalitas iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Berapa total uang yang dikelola? Untuk apa kegunaannya? Bagaimana dengan pajaknya? Mengapa pengusaha mau menyetor? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu?

Hingga saat ini, Ketua PPTB Asnawi masih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi terkait mekanisme pengelolaan dana yang didapat dari pengusaha tambang.

Belum selesai dengan polemik perbaikan Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara pada Januari lalu, kini insiden serupa kembali terjadi. Tiang fender jembatan yang berada di Kabupaten Batanghari kembali dihantam tongkang pada Kamis, 6 Maret 2025 sore.

Peristiwa ini dikonfirmasi oleh Dirpolairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo, yang menyebutkan bahwa personel Ditpolairud telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Polemik iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) kian membetot perhatian publik. Masalah legalitas, transparansi pengelolaan dana miliaran rupiah, hingga dugaan penghindaran pajak terus menjadi tanda tanya besar.

Namun hingga saat ini, Ketua PPTB, Asnawi, masih memilih bungkam. Dikonfirmasi via WhatsApp tak dijawab, ditelepon pun tak direspons. Sikap ini semakin memperkuat dugaan bahwa ada yang disembunyikan dalam pengelolaan dana yang dikumpulkan dari pengusaha batubara.

Jambi – Bisnis batubara di Jambi terus menuai polemik. Mulai dari potensi penyalahgunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), ekspor ilegal, hingga kebocoran pajak dan royalti yang merugikan negara terus menjadi perbincangan publik.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Horizon, mengusulkan pengawasan ketat di titik muat batubara untuk memastikan legalitas setiap batubara yang dikirim.

Polemik batubara di Provinsi Jambi agaknya tak berkesudahan. Aktivitas batubara di jalur sungai maupun darat kerap menuai masalah. Jambi Link akan mengulas kilas balik problematika batubara ini, secara berseri, untuk memberikan informasi utuh kepada publik. Kami bekerja untuk publik, untuk republik.

***

Jambi – Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JAMAK) menyoroti maraknya tambang batubara ilegal yang beroperasi di luar izin konsesi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi, termasuk Batanghari, Sarolangun, Bungo, dan Tebo. Direktur Eksekutif JAMAK, Robert Samosir, menilai aktivitas tambang ini tak hanya ilegal, tetapi juga sangat merugikan negara dan merusak lingkungan.

Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH, MH, mendesak pengusaha tambang untuk mempercepat pembangunan jalan khusus batubara. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pengangkutan batubara melalui jalan umum dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Sudirman saat menghadiri Musyawarah Anggota Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi 2025 di Rumah Kito Resort Hotel, Jambi, Senin (20/1/2025) malam.