Jambi – Bisnis batubara di Jambi terus menuai polemik. Mulai dari potensi penyalahgunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), ekspor ilegal, hingga kebocoran pajak dan royalti yang merugikan negara terus menjadi perbincangan publik.
Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Horizon, mengusulkan pengawasan ketat di titik muat batubara untuk memastikan legalitas setiap batubara yang dikirim.
Polemik batubara di Provinsi Jambi agaknya tak berkesudahan. Aktivitas batubara di jalur sungai maupun darat kerap menuai masalah. Jambi Link akan mengulas kilas balik problematika batubara ini, secara berseri, untuk memberikan informasi utuh kepada publik. Kami bekerja untuk publik, untuk republik.
***
Jambi – Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JAMAK) menyoroti maraknya tambang batubara ilegal yang beroperasi di luar izin konsesi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi, termasuk Batanghari, Sarolangun, Bungo, dan Tebo. Direktur Eksekutif JAMAK, Robert Samosir, menilai aktivitas tambang ini tak hanya ilegal, tetapi juga sangat merugikan negara dan merusak lingkungan.
Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH, MH, mendesak pengusaha tambang untuk mempercepat pembangunan jalan khusus batubara. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pengangkutan batubara melalui jalan umum dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Sudirman saat menghadiri Musyawarah Anggota Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi 2025 di Rumah Kito Resort Hotel, Jambi, Senin (20/1/2025) malam.
