PPTB Jambi

Kerusakan lingkungan di Koto Boyo, Kabupaten Batanghari, Jambi kini semakin membuka borok besar dalam tata kelola pertambangan dan perkebunan di daerah itu. Tak hanya ribuan hektar lahan eks tambang batubara yang dibiarkan menganga tanpa reklamasi, kini fakta baru terungkap: lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit justru menjadi bancakan tambang batubara.

Menurut laporan investigasi Perkumpulan Hijau, perusahaan perkebunan sawit dan tambang batubara milik keluarga Senangsyah telah menghancurkan lingkungan dan kehidupan Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Batanghari.

Masalah iuran yang disetorkan pengusaha tambang batubara kepada Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) terus mengemuka. Publik mulai mempertanyakan legalitas, transparansi, serta pengelolaan dana tersebut.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, mengungkapkan angka mencengangkan terkait jumlah dana yang dikelola PPTB dari iuran para pengusaha tambang batubara.

Jambi – Polemik pungutan dan iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) semakin memanas. Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara hingga kini belum juga diperbaiki, meski PPTB disebut-sebut telah mengumpulkan dana besar dari pengusaha tambang.

Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut aliran dana yang dikelola PPTB, terutama dari pungutan yang diterapkan kepada pengusaha tambang batubara sebelum mereka melintasi Sungai Batanghari.