Dalam upaya mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025, PT Hutama Karya terus mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Palembang - Betung (Paltung). Ditargetkan, ruas tol ini dapat beroperasi secara terbatas guna mengurangi kepadatan lalu lintas di Sumatera Selatan.
Hingga 31 Januari 2025, progres konstruksi Seksi 1-2 Tol Palembang - Betung telah mencapai 67,4%, dengan target penyelesaian beberapa bagian krusial sebelum masa mudik Lebaran.
Jambi – Kasus gedung megah terbengkalai dan menjadi ‘sarang hantu’ di tengah kota, yang lokasinya bersebelahan dengan Gedung Putra Retno, Pasar Jambi itu, akhirnya mendapat perhatian dari Wali Kota Jambi, Dr. Maulana.
Dari Lembah Tidar, Magelang, Maulana menegaskan akan menelusuri akar masalah gedung itu. Ia berjanji akan mencari solusi agar aset tersebut tak sia-sia.
JAMBI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi langsung melakukan konsolidasi dengan KPU Kabupaten Bungo setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 21 TPS pada Pilkada Bungo 2024.
Anggota KPU Provinsi Jambi Divisi Hukum dan Pengawasan, Suparmin, menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus segera ditindaklanjuti.
Polemik soal banjir di sejumlah rumah sekitar kawasan Jambi Business Center (JBC), Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, memicu kritik terhadap Gubernur Jambi, Al Haris. Gubernur terkena imbas karena dinilai lamban menangani persoalan tersebut.
Namun, Pemprov Jambi melalui Kepala Dinas Kominfo, Ariansyah, menegaskan pemerintah telah mengambil langkah tegas dalam menangani masalah ini.
Ariansyah, yang juga merupakan Juru Bicara Pemprov Jambi, menyatakan pihak JBC telah diperintahkan untuk membuat kolam retensi sebagai solusi pengendalian banjir.
Jambi – Sebuah bangunan megah di sebelah Gedung Putra Retno, Pasar Jambi, telah selesai dibangun. Namun, sejak dibangun hingga sekarang, bangunan itu tak pernah ditunggu. Kosong melompong. Sialnya, gedung megah itu kini terbengkalai bak sarang hantu.
Pantauan tim Jambi Link di lapangan, sekeliling bangunan telah ditumbuhi semak. Beberapa bagian tembok, catnya mengelupas dan berjamur. Pintu kacanya buram. Kotor sekali. Tak ada aliran listri. Kalau malam gelap gulita.
Proyek Turap di Jl. Kol. Hasan Effendi senilai Rp 794 juta menjadi sorotan tajam! Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi (FKMJ) Cabang Jambi menuding proyek ini sebagai bentuk pemborosan anggaran negara dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang bertanggung jawab.
Proyek yang seharusnya selesai pada akhir Desember 2024 ini ternyata belum rampung dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ke mana uang rakyat sebesar Rp 794 juta itu mengalir?
Penolakan terhadap rencana pembangunan stockpile batubara PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) di kawasan Aur Duri terus menguat!
Warga melaporkan keberatan mereka langsung kepada Anggota Komisi XII DPR RI, Cek Endra, karena proyek ini dinilai menabrak RTRW dan mengancam lingkungan.
Warga khawatir aktivitas stockpile akan mencemari udara, merusak lingkungan, serta mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan (BG) memastikan bahwa harga pangan akan tetap terkendali selama bulan Ramadan hingga Lebaran 2025. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga agar masyarakat bisa menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terbebani lonjakan harga bahan pokok.
Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) semakin memperketat upaya pemberantasan narkoba dengan fokus pada Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan penyalahgunaan aset kriptodalam transaksi narkotika. Kolaborasi ini menandai langkah tegas dalam membongkar jaringan narkoba yang selama ini beroperasi dengan cara canggih, menyembunyikan aliran dana melalui transaksi digital dan celah hukum lainnya.
Jambi - Penolakan terhadap proyek stockpile batubara PT SAS terus membesar. Tak hanya warga dan pemerintah, kini sejumlah lembaga siap mengajukan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) jika proyek tetap dipaksakan.
"Kami akan lawan proyek ini dengan segala cara yang sah secara hukum. Jika izin diberikan, ini adalah bukti bahwa pemerintah tunduk pada kepentingan korporasi, bukan kepada rakyat!" tegas Ketua AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP.