Belum selesai dengan polemik perbaikan Jembatan Tembesi yang rusak akibat ditabrak tongkang batubara pada Januari lalu, kini insiden serupa kembali terjadi. Tiang fender jembatan yang berada di Kabupaten Batanghari kembali dihantam tongkang pada Kamis, 6 Maret 2025 sore.
Peristiwa ini dikonfirmasi oleh Dirpolairud Polda Jambi, Kombes Pol Agus Tri Waluyo, yang menyebutkan bahwa personel Ditpolairud telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Kami sudah terjunkan tim untuk mengumpulkan data serta mengidentifikasi kapal yang menabrak fender jembatan,” ujarnya.
Pada 22 Januari 2025, Jembatan Tembesi mengalami kejadian serupa akibat hantaman tongkang batubara. Pemerintah saat itu sempat menyetop aktivitas angkutan batubara melalui Sungai Batanghari untuk evaluasi. Namun faktanya, baru satu bulan berlalu, insiden serupa kembali terjadi.
Warga pun mempertanyakan bagaimana tongkang bisa kembali beroperasi. Apakah pemerintah benar-benar serius dalam melakukan pengawasan?
“Katanya sudah ada Satgas Was Gakkum yang dibentuk. Lalu kenapa tongkang masih bebas beroperasi dan nabrak lagi? Apa tidak ada kontrol?” ujar seorang warga Batanghari.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Satgas Was Gakkum terkait kejadian ini. Publik menunggu langkah konkret dari pemerintah provinsi, termasuk kemungkinan penghentian total aktivitas angkutan batubara di jalur sungai sebelum ada mitigasi yang benar-benar efektif untuk mencegah insiden serupa.
Ke Mana Uang PPTB? Perbaikan Jembatan Tak Kunjung Dimulai
Sorotan kini kembali mengarah ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IV Jambi, termasuk Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) yang sebelumnya dilaporkan mengelola dana perbaikan jembatan. Namun hingga kini, perbaikan tak kunjung dimulai.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PPTB dilaporkan mengumpulkan dana miliaran rupiah dari para pengusaha tambang batubara.
Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, mengungkap bahwa pengusaha tambang dipungut iuran sebesar Rp7.500 per ton.
Namun pertanyaannya, di mana dana miliaran rupiah itu? Mengapa perbaikan Jembatan Tembesi tak kunjung dimulai?
BPJN IV Lepas Tangan?
Kepala BPJN IV Jambi, Ibnu Kurniawan, sebelumnya menyatakan bahwa BPJN IV hanya mengawasi proses perbaikan, tanpa ikut mengelola dana yang dikumpulkan oleh PPTB. Namun, kini publik mulai mempertanyakan mengapa BPJN IV tidak mengambil tindakan lebih keras untuk memastikan perbaikan jembatan dilakukan dengan baik dan tepat waktu.
“Kalau mereka (PPTB) tidak mampu mengelola dana perbaikan, seharusnya pemerintah ambil alih! Jangan biarkan infrastruktur vital ini hancur begitu saja!” tegas seorang netizen di media sosial.
Ketua PPTB, Asnawi, hingga kini masih bungkam. Dikonfirmasi melalui WhatsApp tak dijawab, ditelepon pun tak direspon.
Sementara itu, Sekda Provinsi Jambi yang juga Ketua Satgas Was Gakkum, Sudirman, belum memberikan tanggapan terkait iurang pengusaha ke PPTB.
Wakil Ketua Satgas Was Gakkum, Johansyah, saat dikonfirmasi justru menghindar dengan alasan sedang berada di Bungo untuk mengecek jalan yang terputus.
“Nanti sajalah...” ujarnya singkat.
Dengan semakin menguatnya dugaan penyalahgunaan dana PPTB, publik kini mendesak KPK turun tangan untuk mengaudit pengelolaan dana miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk perbaikan jembatan.
Jika dana iuran pengusaha batubara ke PPTB mencapai puluhan miliar dalam setahun, lalu untuk apa penggunaan dana tersebut? apakah ada pajak yang sudah dikeluarkan?
Kasus ini semakin memanas, dan publik menanti langkah tegas dari pemerintah serta aparat penegak hukum. (*)
Add new comment