Jambi – Kerusakan lingkungan di Koto Boyo, Batanghari akibat tambang batubara yang tak direklamasi terus menuai sorotan. Kini, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jambi didesak untuk lebih peka terhadap masalah ini dan mengambil sikap tegas.
Ketua Bappilu Partai Gerindra Provinsi Jambi, AR Syahbandar, menyatakan bahwa anggota fraksi Gerindra di DPRD Jambi yang membidangi pertambangan dan lingkungan harus segera mendorong hearing dengan mitra kerja, sebelum memutuskan apakah perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau tidak.
"Jika ingin bersikap objektif, anggota DPRD yang membidangi harus turun langsung ke Koto Boyo, melihat kondisi riil di lapangan. Setelah itu, barulah dapat disimpulkan apakah perlu Pansus atau cukup dengan langkah lain," ujar AR Syahbandar.
Ia juga berharap anggota DPRD dari Partai Prabowo itu mendorong upaya pengawasan dan mengusut skandal reklamasi tambang ini.
Investigasi Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau sebelumnya telah mengungkap fakta mengerikan. Bekas tambang di Koto Boyo dibiarkan menganga tanpa reklamasi. Lubang-lubang tambang kini berubah menjadi danau beracun, dengan air yang terkontaminasi logam berat. Suku Anak Dalam (SAD) kehilangan ruang hidup akibat aktivitas tambang ilegal. Dugaan penyalahgunaan izin HGU oleh PT Sawit Desa Makmur (SDM), yang ternyata digunakan untuk tambang batubara. Polda Jambi dan Kementerian ESDM telah turun, namun hasil investigasi mereka belum dibuka ke publik!
AR Syahbandar mengingatkan bahwa sebelum memutuskan pembentukan Pansus, DPRD harus melakukan hearing dengan pihak terkait dan turun langsung ke lapangan.
Jika hasil hearing dan peninjauan lapangan menunjukkan ada indikasi kuat pelanggaran hukum dan kejahatan lingkungan, maka pembentukan Pansus bisa menjadi langkah lanjutan.
Namun, jika masih bisa diselesaikan melalui pengawasan dan rekomendasi kebijakan, maka DPRD harus mendorong penegakan hukum lebih tegas terhadap perusahaan tambang yang tak bertanggung jawab.
Beberapa aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat telah menyerukan agar Fraksi Gerindra di DPRD Jambi jangan hanya berdiam diri, tetapi benar-benar berpihak kepada rakyat.
Kejahatan lingkungan di Koto Boyo lebih besar dari kasus tambang timah Bangka Belitung yang menyeret Harvey Moeis!
Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, AR Syahbandar, juga meminta agar Fraksi Gerindra di DPRD Jambi aktif menyoroti masalah ini, bukan hanya menjadi penonton!
"Kita butuh solusi nyata. Jangan sampai Koto Boyo dibiarkan hancur akibat tambang batubara, sementara DPRD hanya diam," tegasnya.
Publik kini menanti, apakah DPRD akan benar-benar bergerak atau sekadar berwacana?
Jangan sampai Koto Boyo menjadi korban eksploitasi tanpa ada keadilan bagi rakyat dan lingkungan.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah saat dikonfirmasi belum memberikan tanggapannya. Begitu juga dengan sejumlah anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi. Mereka belum merespon.(*)
Add new comment