Publik semakin gencar mempertanyakan legalitas iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Berapa total uang yang dikelola? Untuk apa kegunaannya? Bagaimana dengan pajaknya? Mengapa pengusaha mau menyetor? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu?
Hingga saat ini, Ketua PPTB Asnawi masih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi terkait mekanisme pengelolaan dana yang didapat dari pengusaha tambang.
Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Jefri Bintara Pardede, mendesak agar PPTB segera membuka data soal dana yang mereka kumpulkan dan siapa saja yang menikmatinya.
"Saya mendapatkan informasi bahwa pengusaha tambang batubara dipungut iuran sebesar Rp7.500 per ton sebelum melintas di Sungai Batanghari. Jika target produksi batubara 2024 mencapai 11 juta ton, maka dana yang dikelola PPTB bisa mencapai Rp82 miliar dalam setahun. Ini uang yang sangat besar, dan harus dipertanggungjawabkan!" tegas Jefri.
Jefri meminta aparat penegak hukum untuk segera mengusut aliran dana ini, karena ada dugaan pengelolaan uang tanpa regulasi yang jelas.
"Pertanyaannya, uang ini masuk ke siapa? Digunakan untuk apa? Bagaimana dengan pajaknya? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu? Ini yang harus dibuka ke publik!"
Banyak pihak mempertanyakan apa keistimewaan PPTB sehingga pengusaha tambang mau memberikan "sumbangan" hingga miliaran rupiah.
"Apakah ini murni sumbangan, atau ada tekanan tertentu? Apakah pengusaha dipaksa untuk membayar agar bisa melintas? Jika ini bukan kewajiban yang diatur dalam regulasi, mengapa mereka mau menyetor?" ujar Jefri.
Menurutnya, jika pengusaha mau membayar tanpa dasar hukum yang jelas, maka patut dicurigai ada unsur paksaan, pemerasan, atau kepentingan tertentu yang bermain di dalam PPTB.
"Kita harus cek, siapa saja yang ada di dalam PPTB. Apakah ada oknum pejabat yang ikut menikmati aliran uang ini? Kalau PPTB hanya organisasi swasta, mengapa bisa mengatur pungutan miliaran rupiah ke pengusaha?" tambahnya.
LSM MAPPAN: Aparat Harus Segera Bertindak!
Desakan untuk mengusut tuntas iuran pengusaha ke PPTB juga datang dari LSM MAPPAN. Sekjen DPP MAPPAN, Hadi Prabowo, menilai PPTB bisa menjadi skema korupsi terselubung jika dibiarkan tanpa pengawasan.
"Jangan sampai PPTB ini hanya kedok untuk mengumpulkan uang dari pengusaha, lalu dibagi-bagi ke kelompok tertentu tanpa pertanggungjawaban jelas. Ini harus diusut!" tegas Hadi.
LSM MAPPAN mendesak aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan KPK, untuk mengaudit total dana yang telah dikumpulkan oleh PPTB, serta memeriksa legalitas pungutan tersebut.
"Jika ini pungutan liar, harus ada konsekuensinya. Jika ada pajak yang dihindari, harus ditindak. Jika ada pejabat yang terlibat, harus segera diperiksa!" katanya.
Sebelumnya, pemerintah provinsi dan Satgas Was Gakkum juga ikut disorot karena tidak memberikan jawaban tegas terkait iuran ini.
Saat ditanya apakah iuran pengusaha ke PPTB diketahui oleh pemerintah, Sekda Provinsi Jambi yang juga Ketua Satgas Was Gakkum, Sudirman, belum memberikan jawaban.
Wakil Ketua Satgas, Johansyah, saat dikonfirmasi juga tidak memberikan klarifikasi, dengan alasan sedang berada di luar kota.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa, bahkan menegaskan bahwa Dishub tidak tahu menahu soal iuran ke PPTB.
"Jadi pertanyaannya, jika pemerintah tidak tahu, siapa yang mengatur ini? Jika ini hanya urusan PPTB, apa landasan hukumnya? Bagaimana pengawasannya?" ujar Hadi Prabowo.
Polemik ini semakin menarik ketika KPK pada 2023 pernah mengungkap bahwa pungutan angkutan batubara di Jambi mencapai Rp150 miliar dalam setahun.
Dalam diskusi di Kantor Gubernur Jambi pada 13 September 2023, KPK menemukan adanya indikasi pungutan liar dalam tata kelola angkutan tambang batubara.
"Jika tahun lalu saja KPK sudah menyoroti potensi pungli di tambang Jambi, sekarang kita melihat ada skema baru: PPTB mengatur pungutan tanpa dasar hukum yang jelas. Ini harus diaudit segera!" tegas Hadi Prabowo.
Publik kini mendesak agar PPTB segera membuka laporan keuangan mereka dan menjelaskan ke mana aliran dana iuran dari pengusaha tambang batubara.
“Jangan sampai PPTB ini hanya jadi wadah kumpulan uang yang ujung-ujungnya menguntungkan segelintir orang. Jika ini benar pungutan liar, maka ini adalah skandal besar yang harus diusut sampai tuntas!" tutup Hadi Prabowo.(*)
Add new comment