Jambi – Bisnis batubara di Jambi terus menuai polemik. Mulai dari potensi penyalahgunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), ekspor ilegal, hingga kebocoran pajak dan royalti yang merugikan negara terus menjadi perbincangan publik.
Mantan anggota DPRD Kota Jambi, Horizon, mengusulkan pengawasan ketat di titik muat batubara untuk memastikan legalitas setiap batubara yang dikirim.
Jambi – Bisnis batubara di Jambi kini tak hanya soal kemacetan akibat ribuan truk yang memenuhi jalanan, tapi juga menyimpan skandal besar: potensi penyalahgunaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) sebagai jalur distribusi ilegal.
Warga dan netizen mulai mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan mengusut dugaan penyalahgunaan TUKS untuk batubara yang diduga merugikan negara miliaran rupiah.
Dugaan ada TUKS tidak dimiliki oleh pemegang IUP, tapi tetap beroperasi tanpa pengawasan ketat.
