Warga dan Lembaga Siap Gugat PT SAS, Proyek Stockpile Batubara Kian Panas!

Jambi - Penolakan terhadap proyek stockpile batubara PT SAS terus membesar. Tak hanya warga dan pemerintah, kini sejumlah lembaga siap mengajukan gugatan Citizen Lawsuit (CLS) jika proyek tetap dipaksakan.

"Kami akan lawan proyek ini dengan segala cara yang sah secara hukum. Jika izin diberikan, ini adalah bukti bahwa pemerintah tunduk pada kepentingan korporasi, bukan kepada rakyat!" tegas Ketua AWaSI Jambi, Erfan Indriyawan, SP.

Mereka telah melakukan analisis dampak lingkungan dan menemukan ancaman serius dari proyek ini. Pertama, Pencemaran Air dan Krisis Air Bersih. Lokasi stockpile dekat dengan intake PDAM adalah kesalahan fatal. Limbah batu bara mengandung merkuri, arsenik, timbal, dan kadmium yang dapat meracuni air Sungai Batanghari. Kualitas air PDAM menurun, memaksa warga membeli air bersih dengan harga mahal.

Kedua, Peningkatan Penyakit Pernapasan. Debu batubara menyebar ke pemukiman, meningkatkan kasus ISPA, PPOK, dan kanker paru-paru. Polusi udara dari stockpile bisa bertahan bertahun-tahun dan berdampak pada generasi berikutnya.

Ketiga, Kehancuran Ekonomi Lokal. Nelayan dan petani kehilangan sumber penghasilan akibat Sungai Batanghari yang semakin tercemar. Nilai tanah dan properti di sekitar stockpile akan anjlok karena lingkungan yang tidak sehat.

"Jangan anggap rakyat bodoh! Jika izin ini tetap dikeluarkan, maka ini adalah bukti bahwa pemerintah lebih berpihak pada industri batu bara daripada keselamatan warganya sendiri!" tegas Erfan.

Sikap tegas juga datang dari Pemkot Jambi yang sebelumnya menyatakan akan menolak izin PT SAS karena lokasi proyek menabrak RTRW yang ada. Namun, hingga kini, keputusan akhir dari Pemprov Jambi masih menjadi tanda tanya besar.

Bahkan, sejumlah anggota DPR RI komisi XII, ikut menyeruakan pembelaan kepada warga dan menolak keras pembangunan stockpile batu bara PT SAS. Cek Endra, anggota komisi XII menegaskan larangan itu karena lokasi PT SAS jelas bertentangan dengan RTRW Kota Jambi.

Cek Endra memastikan jika izin lokasi ini dipaksa diloloskan, ada konsekuensi hukum yang akan dihadapi.

Situasi semakin memanas. Publik kini menunggu, apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat atau justru tunduk pada kepentingan korporasi? (*)