Jambi – Proyek jalan khusus batubara di Jambi yang dijanjikan selesai tahun 2024 masih mangkrak hingga awal 2025. Sementara itu, bisnis TUKS (Terminal untuk Kepentingan Sendiri) dan pelabuhan batubara justru semakin berkembang, diduga menjadi sumber cuan baru bagi oknum tertentu.
Sumber daya batubara Jambi yang melimpah menjadikan sektor ini lahan bisnis menggiurkan bagi banyak pihak, termasuk oknum pejabat, pengusaha, hingga jaringan mafia batubara. Salah satu sektor yang kini menjadi sorotan adalah pengelolaan TUKS, yang seharusnya hanya dimiliki oleh pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan).
Dalam praktiknya, banyak TUKS yang berdiri tanpa memiliki IUP, sehingga keberadaannya patut dipertanyakan. Namun, ada juga TUKS atau dermaga yang legal, yang benar-benar dimiliki oleh pengusaha pemilik IUP.
Salah satu TUKS legal yang kini sedang dibangun adalah Pelabuhan Tenam, yang dikelola oleh PT Deli Pratama Pelabuhan. Meski di atas kertas sah secara legal, warga sekitar menyebut lahan pelabuhan tersebut diduga dimiliki oleh seorang oknum pejabat di Jambi.
"Pelabuhan ini memang proyek besar, investasi miliaran rupiah. Tapi kalau benar lahannya milik pejabat, siapa yang sebenarnya untung?" ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Bukan rahasia lagi, bisnis TUKS dan pelabuhan batubara di Jambi telah menjadi ladang emas bagi segelintir pihak. Dari bongkar muat tongkang hingga pengelolaan ekspor, cuan yang mengalir dari bisnis ini sangat besar, apalagi jika tidak diawasi dengan ketat.
Namun, pengawasan terhadap TUKS batubara di Jambi masih lemah, sehingga berpotensi menjadi jalur distribusi batubara ilegal yang tidak menyetor pajak dan royalti ke negara.
Sementara bisnis TUKS berkembang pesat, proyek jalan khusus batubara justru tak kunjung rampung. Padahal, jalan ini disebut sebagai solusi dari kemacetan akibat ribuan truk batubara yang selama ini meresahkan warga.
Pemerintah Provinsi Jambi telah menunjuk tiga perusahaan swasta untuk membangun jalan khusus batubara dengan sistem jalan berbayar seperti tol:
- Jalur Sarolangun - Tenam → PT Inti Tirta
- Jalur Tenam - Pondok Meja → PT Sinar Agung Sukses (SAS)
- Jalur Pondok Meja - Talang Duku → PT Putra Bulian
Namun, hingga awal 2025, proyek jalan khusus batubara ini masih belum juga selesai.
Padahal, spesifikasi konstruksi jalan sudah dirancang untuk menampung beban hingga 120 ton, dan ditargetkan selesai pada 2024.
"Sudah banyak janji soal jalan ini. Tapi nyatanya, sampai sekarang belum ada yang bisa dilewati truk batubara. Lalu, ke mana investasi besar yang katanya digelontorkan?" ujar seorang sopir batubara yang setiap hari terjebak macet.
Muncul spekulasi bahwa ada pihak-pihak yang diuntungkan dari lambatnya proyek ini, karena selama jalan khusus belum tersedia, mafia angkutan batubara masih bisa memainkan jalur lain, seperti TUKS dan jalur sungai.
"Kalau jalan khusus jadi, bisnis truk dan jalur ilegal pasti terganggu. Mungkin ini sebabnya proyek ini dibuat lamban," ujar warga.
Warga dan netizen yang sudah jenuh dengan permainan bisnis batubara di Jambi mulai mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menertibkan sektor ini.
Desakan utama warga antaralain audit semua TUKS yang ada di Jambi, pastikan hanya dimiliki pemegang IUP. Periksa investasi jalan khusus batubara yang tak kunjung selesai. Tindak perusahaan yang menyalahgunakan jalur distribusi batubara untuk menghindari pajak. Desak KPK turun untuk mengusut dugaan penyimpangan di sektor ini.
Warga kini meminta KPK turun tangan untuk mengaudit proyek jalan khusus batubara dan bisnis TUKS di Jambi.
“Kalau KPK serius, cukup audit transaksi di TUKS. Dari situ akan terlihat siapa yang bermain di balik bisnis batubara Jambi,” ujar Irjen Pol (Purn) Bambang Suparsono.(*)
Add new comment