Jambi – Jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JAMAK) menyoroti maraknya tambang batubara ilegal yang beroperasi di luar izin konsesi di sejumlah wilayah Provinsi Jambi, termasuk Batanghari, Sarolangun, Bungo, dan Tebo. Direktur Eksekutif JAMAK, Robert Samosir, menilai aktivitas tambang ini tak hanya ilegal, tetapi juga sangat merugikan negara dan merusak lingkungan.
Batubara Jambi
Jambi – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, SH, MH, mendesak pengusaha tambang untuk mempercepat pembangunan jalan khusus batubara. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pengangkutan batubara melalui jalan umum dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Sudirman saat menghadiri Musyawarah Anggota Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB) Jambi 2025 di Rumah Kito Resort Hotel, Jambi, Senin (20/1/2025) malam.
Target Kuota Batubara Jambi 2024 Tak Tercapai, Tim Transisi KADIN Jambi Dukung Pembukaan Jalur Darat
JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi gagal memenuhi target kuota batubara yang ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk tahun 2024. Dari target 19 juta ton, hanya 11 juta ton yang terealisasi. Kondisi ini dipengaruhi berbagai kendala, termasuk kemacetan di jalur nasional dan ketidakstabilan angkutan sungai.
Gubernur Jambi Al Haris menyebutkan hambatan tersebut menyebabkan alokasi kuota batubara tahun 2025 kemungkinan akan diturunkan.
Jika Angkutan Darat Batubara Dibuka, Tim Transisi KADIN Jambi Minta Pengusaha Taati Aturan yang Ada!
JAMBI – Tim Transisi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jambi menegaskan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah Provinsi Jambi untuk membuka kembali akses jalur darat bagi angkutan batubara.
Juru Bicara Tim Transisi, Robert Samosir, menyatakan bahwa langkah ini dapat memberikan dampak ekonomi besar bagi masyarakat dan pelaku usaha. Namun, ia menekankan pentingnya regulasi yang ketat dan kepatuhan penuh dari seluruh pengusaha untuk mencegah kerugian yang lebih besar di masa mendatang.
Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi menggelar rapat evaluasi awal terhadap Instruksi Gubernur (Ingub) 2024 terkait optimalisasi jalur sungai untuk angkutan batu bara. Namun, rapat yang berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Senin (30/12/2024) ini diwarnai kekecewaan Gubernur Jambi Al Haris atas ketidakhadiran sejumlah kepala daerah, termasuk Pj Walikota Jambi, Bupati Batanghari, Muaro Jambi, dan Sarolangun.
Ketidakhadiran mereka dinilai menghambat proses evaluasi kebijakan yang bertujuan mengurangi dampak angkutan batu bara terhadap masyarakat.
