Di Balik Lembaran Kuning Itu

Oleh:

Muawwin MM

Lembaran itu dibuka satu per satu. Bentuknya formal, kritik. Tapi nadanya? Lebih dari sekadar evaluasi.

Ada catatan tentang jalan yang tak sampai ke Kerinci. Tentang kendaraan dinas yang lupa jalan pulang. Tentang jalan hauling batubara yang belum jadi. Tentang skor integritas yang menukik. Dan tentang anggaran yang belum sepenuhnya bermanfaat.

Saya ikut membaca, bukan sebagai pembela. Tapi sebagai orang yang kadang diminta ikut menyusun jawabannya.

Dan saya tahu, kritik itu perlu. Tapi yang tak kalah penting, adalah bagaimana menjawabnya.

Saya perhatikan, Gubernur tidak buru-buru menjawab. Tidak reaktif. Tidak defensif. Tapi satu per satu dijawabnya dengan tenang.

Seperti mekanik yang tahu suara mesin, ia tidak menyalahkan suara bising. Ia mencari baut yang longgar.

Dan banyak hal memang harus diperbaiki.

Tentang infrastruktur yang timpang, itu diakui. Tentang perbedaan belanja operasi dan belanja modal yang jomplang, itu diakui. Tentang aset yang belum tertib, itu juga tak ditutupi.

Yang penting, koreksi tidak dibalas dengan marah, tapi dengan rencana.

Isu jalan jadi topik hangat.

Ada daerah yang katanya diabaikan. Daerah perbatasan, daerah tinggi. Yang jalannya bolong, yang jembatannya masih dari kayu.

Tapi kalau kita duduk di Bappeda, kita tahu, jalan-jalan itu sudah masuk daftar. Tapi belum semua bisa dikerjakan sekaligus.

Fiskal kita bukan juragan tambang. Tapi kita sedang belajar menyusun prioritas.

Infrastruktur di daerah tengah dan timur bukan karena “anak emas”. Tapi karena memang di sana potensi logistik terbesar.

Yang penting, kini peta jalan sudah dibuka untuk semua.

Yang cukup menyengat adalah soal skor tata kelola.

Angka integritas kita turun. Nilai pengadaan barang rendah. Aset belum rapi.

Itu fakta. Tapi bukan fakta yang tak ditangani.

Gubernur tidak menyalahkan staf. Ia membentuk tim. Meminta Inspektorat kerja keras. Memanggil semua kepala OPD.

Ia tidak bicara di mikrofon. Tapi bicara langsung di ruangan.

Kadang, pemerintahan memang lebih banyak bekerja dalam diam.

Program prioritas juga disorot. Ada yang bertanya, apa bedanya DUMISAKE dan PRO JAMBI?

Jawabannya, bedanya tidak pada label. Tapi pada arah.

DUMISAKE adalah pola pikir awal, satu kecamatan dua miliar. PRO JAMBI adalah pola teknokratis, satu provinsi, lima pilar.

Bedah rumah tetap ada. Kredit murah tetap jalan. Tapi kini dilengkapi pelatihan kerja, perlindungan sosial, dan peta data.

Dulu, yang dibantu adalah yang terlihat. Sekarang, yang diangkat adalah yang tertinggal.

Soal kendaraan dinas, tidak dibela. Tapi ditarik. Yang masih dipakai pensiunan, satu per satu dipanggil. Yang hilang, ditelusuri. Yang tak jelas, disiapkan berita acara penghapusan.

Karena ini bukan soal harga kendaraan. Tapi harga pemerintahan.

Saya tidak bilang semuanya sudah sempurna. Tapi saya tahu, semuanya sedang diperbaiki.

Saya tidak bilang tidak ada kekurangan. Tapi saya juga tahu, banyak yang berubah. Hanya saja, tidak semua perubahan itu sempat berisik.

Bahkan di APBD yang disebut belum maksimal, tetap ada belanja modal untuk jalan, irigasi, dan pendidikan. Tetap ada serapan untuk UMKM, dan penataan Islamic Center yang tersisa dari periode lalu.

Lalu ada pertanyaan terakhir, apa hal paling baru di periode kedua ini?

Jawaban saya, mungkin bukan program. Tapi cara bekerja.

Di periode pertama, Gubernur belajar memimpin. Di periode kedua, ia sedang menata arah.

Kalau dulu ia berlari. Kini ia menyeimbangkan.

Karena Jambi tak butuh lari cepat. Tapi butuh sampai.

Saya menulis ini bukan untuk membela. Tapi untuk menaruh keseimbangan.

Kritik boleh keras. Tapi penilaian harus utuh.

Karena pemerintahan bukan hanya soal serapan anggaran. Tapi juga tentang niat yang berubah menjadi kerja.

Dan saya melihat, niat itu masih menyala. Bahkan saat kritik datang dari berbagai arah.(*)

*Penulis adalah Anggota TAG Jambi, Mahasiswa Doktoral UIN STS Jambi