Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, S.Sos., MH memastikan Pemerintah Provinsi Jambi akan mengalokasikan Rp25 miliar untuk membantu pembebasan lahan di sekitar Pintu Air Sungai Asam, Kota Jambi. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov untuk mendukung penanggulangan banjir yang belakangan kembali merendam sejumlah wilayah kota.
Pernyataan itu disampaikan Gubernur Al Haris saat mendampingi rombongan Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI, yang meninjau langsung lokasi stasiun pompa Sungai Asam pada Senin (14/4/2025) pagi.
“Kami Pemprov Jambi akan berkolaborasi dengan Pemkot dan Kementerian PUPR untuk mengalokasikan dana pembebasan lahan tersebut. Dari kami, sekitar Rp25 miliar,” tegas Al Haris di hadapan para legislator pusat.
Rombongan Komisi V DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Ir. Ridwan Bae tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi pukul 10.40 WIB. Selain Ridwan Bae, hadir pula Robert Rouw, serta belasan anggota DPR RI lintas fraksi seperti Adian Napitupulu, Edi Purwanto, Musa Rajekshah, Hamka Baco Kady, hingga Zigo Rolanda dan Ilham Pangestu.
Kunjungan kerja ini difokuskan untuk meninjau langsung kondisi infrastruktur pengendali banjir, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait kendala-kendala teknis dan non-teknis di lapangan.
Dalam tinjauan ke lokasi pintu air, Ridwan Bae mengungkap bahwa masalah utama yang ditemukan adalah belum tuntasnya pembebasan lahan di area strategis tersebut.
“Ternyata yang ditemukan adalah persoalan ganti rugi lahan yang belum dituntaskan. Kemudian kolam retensi juga belum terbangun,” ungkap Ridwan.
Senada, Anggota DPR RI Dapil Jambi H. A. Bakri, HM, SE menyebut bahwa konflik pertanahan di area tersebut telah berlarut sejak 2016 dan menjadi salah satu penyebab utama tersendatnya program penanggulangan banjir.
“Perencanaannya sudah matang, tapi belum bisa jalan karena lahan belum clear. Kami mendorong agar konflik ini segera diselesaikan,” katanya.
Rombongan disambut langsung oleh jajaran pimpinan daerah, di antaranya Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fattah, Sekda Provinsi Dr. Sudirman, serta Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha. Hadir pula Ketua DPRD Kota Jambi Kemas Farid bersama jajaran mitra kerja Komisi V.
Pemerintah Kota Jambi dan DPRD disebut siap mengoordinasikan tindak lanjut teknis pembebasan lahan dan kolaborasi dengan kementerian teknis, khususnya Kementerian PUPR.
Pintu Air Sungai Asam adalah bagian dari sistem pengendalian banjir perkotaan yang terhubung dengan kolam retensi, jaringan drainase utama, serta stasiun pompa air. Namun hingga kini proyek tersebut belum berjalan optimal karena hambatan pembebasan lahan di kawasan padat penduduk Kecamatan Pasar, Kota Jambi.
Dengan komitmen anggaran dari Pemprov Jambi senilai Rp25 miliar, diharapkan persoalan lahan dapat segera dituntaskan dan pembangunan sistem pengendali banjir bisa dilanjutkan secara menyeluruh.(*)
Galeri Foto :
Add new comment