Jambi – Konflik internal di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jambi makin tajam! Potensi chaos menganga lebar buntut Penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang menunjuk Usman Sulaiman sebagai Ketua Kadin Jambi.
Keputusan ini diprotes keras anggota Kadin Jambi ber KTA, Kadin Kabupaten/Kota, utamanya kelompok Kadin Transisi pimpinan Syahrasaddin.
Mereka menilai SK tersebut cacat prosedur, karena tidak melalui mekanisme Musyawarah Provinsi (Muprov) ulang yang seharusnya dilakukan untuk menentukan kepemimpinan Kadin Jambi secara demokratis.
Menyikapi situasi ini, Gubernur Jambi Al Haris akhirnya buka suara. Namun, ia menolak untuk ikut campur dalam masalah internal Kadin, meski tetap berharap solusi terbaik bisa diambil untuk mencegah perpecahan di kalangan pengusaha Jambi.
Dari Lembah Tidar Magelang, Al Haris menegaskan dirinya tak ingin terseret dalam konflik internal Kadin Jambi. Namun, sebagai Gubernur sekaligus Pembina seluruh organisasi di Jambi, termasuk Kadin, ia berharap Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bisa mengambil langkah bijaksana untuk menyelesaikan masalah ini.
"Saya tak ingin mencampuri urusan internal Kadin, tapi saya berharap ada solusi yang baik. Tidak boleh ada perpecahan! Kadin ini adalah rumah besar pengusaha, jangan sampai konflik ini membuat dunia usaha di Jambi terpecah belah," ujar Al Haris.
Menurutnya, baik Usman Sulaiman maupun Syahrasaddin, serta para pengusaha di kedua kubu, semuanya adalah aset daerah yang harus dirangkul.
"Saya tahu, semua aktor dan pengusaha yang tergabung di Kadin Jambi adalah orang-orang hebat. Mereka adalah aset Jambi. Jangan sampai ada pembelahan yang semakin tajam," tegasnya.
Al Haris juga mengingatkan konflik ini bisa menimbulkan polarisasi di antara pengusaha Jambi, yang bisa berdampak buruk terhadap dunia usaha dan perekonomian daerah.
"Kalau ini dibiarkan, saya khawatir akan ada polarisasi yang semakin tajam di tubuh Kadin Jambi. Jangan sampai Kadin jadi medan pertarungan kepentingan, bukan lagi organisasi yang produktif," kata Gubernur.
Al Haris meminta Ketum Kadin Anindya Bakrie segera mengambil langkah konkret. Undang kedua belah pihak untuk duduk bersama. Buat keputusan yang bijaksana dan adil bagi semua pihak. Cari konsensus terbaik untuk menyelamatkan Kadin Jambi dari perpecahan.
"Kadin harus tetap produktif dan bersinergi dengan pemerintah. Saya harap Pak Anindya segera mengundang kedua belah pihak, mencari jalan keluar yang terbaik. Ini harus selesai dengan cara yang baik!" tegasnya.
Gubernur Al Haris juga mengingatkan bahwa adat Melayu Jambi mengajarkan nilai-nilai kedamaian, kebersamaan, dan gotong royong.
Ia berharap konflik ini bisa diselesaikan tanpa ada pihak yang merasa dikalahkan atau dikesampingkan.
"Mari selesaikan ini dengan kepala dingin. Adat Melayu Jambi mengajarkan kita untuk selalu mengutamakan kebersamaan dan musyawarah. Kita cari solusi yang terbaik untuk semua," ujar Al Haris.
Ia berharap, dalam waktu dekat, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie bisa mengambil keputusan yang tidak semakin memperuncing konflik, tetapi justru merangkul kedua belah pihak agar Kadin Jambi tetap solid dan kuat.
Banyak yang menilai jika konflik ini tidak segera diselesaikan, Kadin Jambi bisa mengalami chaos.
Tanpa solusi yang jelas, dua kubu ini bisa semakin menguat dan berjalan masing-masing, yang akhirnya akan melemahkan peran Kadin sebagai organisasi yang seharusnya mendukung kemajuan dunia usaha di Jambi.
"Jika terus berlarut-larut, ada kemungkinan kita akan melihat dua versi Kadin Jambi. Ini berbahaya karena akan menimbulkan kebingungan di kalangan dunia usaha dan pemerintah," ujar salah satu pengusaha senior bdang perhotelan di Jambi yang enggan disebutkan namanya.
Konflik ini juga bisa berimbas pada berbagai proyek dan program kerja sama Kadin dengan pemerintah daerah, termasuk dalam bidang investasi dan pengembangan UMKM di Jambi. Saat ini ada puluhan miliar anggaran yang diproyeksikan untuk pengembangan UMKM, yang bisa dikelola lembaga Kadin. Jika chaos terjadi, justru rakyat dan UMKM yang merasakan dampaknya.
Apakah Kadin Jambi akan tetap menjadi organisasi yang solid dan berpengaruh, atau justru akan terpecah menjadi dua kubu?
Masyarakat Jambi kini menunggu keputusan Anindya Bakrie dan langkah nyata yang akan diambil oleh Kadin Indonesia. (***)
Add new comment