JAKARTA – Pemerintah resmi memperpanjang libur Lebaran 2025 menjadi 20 hari sebagai langkah strategis untuk mengurangi kepadatan arus mudik. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas lebih bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan pulang kampung guna menghindari lonjakan penumpang di jalur transportasi.
Berita
JAKARTA – Kabar baik bagi 120.067 guru dan pengawas Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah, tunjangan profesi mereka dipastikan cair sebelum Idulfitri 1446 H. Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan anggaran Rp 828,1 miliar untuk pencairan tunjangan ini selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.
Dirjen Pendidikan Islam, Suyitno, menegaskan bahwa tunjangan profesi ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap dedikasi para guru dalam mendidik dan membentuk karakter siswa.
Himpunan Mahasiswa Jambi (HIMAJA-PRI) resmi terbentuk di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, pada Senin (10/2/2025). Organisasi ini menjadi wadah bagi mahasiswa asal Jambi yang menempuh pendidikan di Pelalawan, terutama di kampus perkebunan satu-satunya di Indonesia.
Bungo – Proyek pembangunan Puskesmas Babeko senilai Rp1,6 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024 berujung pemutusan kontrak. Ini mengindikasikan adanya masalah dalam pelaksanaannya. Kontrak yang dikerjakan PT Bambu Wulung Wijaya diputus oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 15 Januari 2025. Alasannya, progres tidak signifikan meskipun telah diberikan tambahan waktu.
Jambi – Kerusakan lingkungan di Koto Boyo, Batanghari akibat tambang batubara yang tak direklamasi terus menuai sorotan. Kini, Fraksi Partai Gerindra di DPRD Provinsi Jambi didesak untuk lebih peka terhadap masalah ini dan mengambil sikap tegas.
Ketua Bappilu Partai Gerindra Provinsi Jambi, AR Syahbandar, menyatakan bahwa anggota fraksi Gerindra di DPRD Jambi yang membidangi pertambangan dan lingkungan harus segera mendorong hearing dengan mitra kerja, sebelum memutuskan apakah perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau tidak.
Jambi – Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali menggeruduk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Senin (10/3/2025), untuk menuntut pengusutan dugaan penyelewengan dalam operasional stockpile batubara PT PMP yang berada di zona inti Candi Muaro Jambi.
Menurut MPRJ, keberadaan stockpile batubara di kawasan cagar budaya nasional ini tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka peluang penyelundupan batubara ilegal serta merugikan negara dari sisi pajak, royalti, dan cukai.
JAMBI – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan kejanggalan dalam pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dalam audit tahun 2024. Laporan tersebut mengungkap adanya pemotongan langsung dari setoran retribusi pasar untuk membayar honor petugas pemungut, yang seharusnya masuk ke kas daerah terlebih dahulu sebelum dialokasikan kembali sesuai prosedur resmi.
Jambi – Pembangunan Kantor Wali Kota Jambi yang telah menyedot anggaran Rp 105 miliar dari APBD 2022 dan 2023 kini menjadi sorotan tajam. Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2024 mengungkap banyak kejanggalan dalam proyek yang dikerjakan oleh PT Station Energi Indonesia (SEI), mulai dari kekurangan volume pekerjaan, kelebihan pembayaran, hingga masalah serius pada pemasangan dinding granit yang berisiko membahayakan keselamatan.
Investigasi Jambi Link bersama Perkumpulan Hijau akhirnya menggugah aparat untuk turun tangan. Tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Jambi, Kementerian ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jambi mengecek kondisi lingkungan di Koto Boyo, Batanghari, Kamis (6/2/2025).
Hasil peninjauan itu mengungkap fakta mengkhawatirkan. Namun, Direktur Perkumpulan Hijau, Feri Irawan, menuntut transparansi. Ia meminta agar hasil pengecekan tersebut dibuka ke publik melalui konferensi pers.
Publik semakin gencar mempertanyakan legalitas iuran pengusaha tambang batubara ke Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara (PPTB). Berapa total uang yang dikelola? Untuk apa kegunaannya? Bagaimana dengan pajaknya? Mengapa pengusaha mau menyetor? Apakah ada intervensi dari pihak tertentu?
Hingga saat ini, Ketua PPTB Asnawi masih bungkam dan tidak memberikan klarifikasi terkait mekanisme pengelolaan dana yang didapat dari pengusaha tambang.