Mahkamah Konstitusi

06/09/2024 - 18:11 | ada 0 komentar

Oleh:

Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.

Kampanye Pilkada 2024, Kampus Merdeka, Mahkamah Konstitusi, Pendidikan Politik Mahasiswa, Netralitas Kampus, Pengawasan Pemilu, Pilkada di Indonesia, Perguruan Tinggi dan Politik, Demokrasi Pancasila, Kebijakan Kampanye di Kampus, Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilu, Universitas Jambi, KPU dan Bawaslu, Etika Berkompetisi dalam Demokrasi, Politisasi KampusMK) Putusan 69/PUU-XXII/2024

25/08/2024 - 22:14 | ada 0 komentar

DPC GMNI Jambi Apresiasi Keputusan DPR RI dan KPU RI yang Mengakomodasi Putusan MK, Siap Kawal Hingga Pendaftaran Pilkada

GMNI Jambi apresiasi keputusan DPR RI dan KPU RI yang mengakomodasi Putusan MK dalam PKPU 2024. Ketua GMNI Jambi Hendro Silaban tegaskan akan terus mengawal proses hingga pendaftaran calon kepala daerah serentak.

GMNI Jambi, Hendro Silaban, Dandi Bratanata Tarihoran, Mahkamah Konstitusi, Putusan MK, DPR RI, KPU RI, Rancangan PKPU 2024, Pencalonan Kepala Daerah, Aksi Unjuk Rasa GMNI, Demokrasi Indonesia, Pengawalan Keputusan MK, Badan Legislasi DPR RI, Pemilihan kepala daerah 2024, DPRD Provinsi Jambi, Gerakan Mahasiswa, Penegakan Hukum, Proses Pendaftaran Pilkada, Komitmen Demokrasi

25/08/2024 - 11:10 | ada 0 komentar

Pendaftaran Pasangan Calon untuk Pilgub Jambi Segera Dibuka: KPU Siap Terima Pasangan Calon

Pendaftaran pasangan calon Pilgub Jambi 2024 segera dimulai. KPU Provinsi Jambi siap menerima pendaftaran yang dibuka dari 27 hingga 29 Agustus 2024. Penetapan calon yang lolos akan diumumkan pada 22 September 2024.

JAMBI – Pendaftaran pasangan calon untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi tahun 2024 segera dimulai. Dalam hitungan hari, proses pendaftaran akan dibuka sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi.

Pilgub Jambi 2024, Pendaftaran Pasangan Calon, KPU Provinsi Jambi, Iron Sahroni, Peraturan KPU, Pilkada 2024, Mahkamah Konstitusi

22/08/2024 - 19:27 | ada 0 komentar

Muhamad Arif Safwan dari PC IMM Muaro Jambi: DPR RI Merusak Integritas Hukum

Di tengah hiruk-pikuk politik nasional, sebuah langkah kontroversial baru saja mencuri perhatian publik. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tiba-tiba memutuskan untuk menantang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya dikeluarkan dengan Nomor 60/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut mengatur batas umur calon kepala daerah, dan seharusnya menjadi pedoman hukum tertinggi di negeri ini.

DPR, MK, Mahkamah Konstitusi

Subscribe to Mahkamah Konstitusi