Problematika bisnis batubara di Jambi tak ada habis-habisnya. Selain kasus di Koto Boyo, Batanghari, setahun lalu, masalah batubara ini juga pernah bergulir di Polda Jambi. Kasusnya juga berkaitan dengan investasi dan jalan khusus batubara. Berikut jejak kasusnya!
Kasus ini menyeret pengusaha kakap A, serta anaknya AP. Manuver A dan anaknya AP, memperlihatkan bagaimana proyek jalan khusus batubara yang bernilai triliunan ini berubah menjadi ajang tarik ulur kepentingan, pengkhianatan kontrak, dan kepentingan tersembunyi.
Ini bukan sekadar kasus sengketa lahan biasa. Ini adalah contoh bagaimana segelintir elite bisnis bisa menghambat proyek infrastruktur vital demi keuntungan pribadi. Dengan dalih perubahan keputusan sepihak, proyek yang seharusnya selesai kini stagnan, menciptakan dampak berantai yang merugikan masyarakat luas.
Skandal Jalan Khusus Batubara: Dari Kesepakatan hingga Pengingkaran Kontrak
Pembangunan jalan khusus batubara di Jambi sudah lama menjadi proyek prioritas. Itu didorong oleh tingginya aktivitas angkutan batubara yang setiap hari memenuhi jalanan umum dan memicu kemacetan kronis.
Namun, proyek yang seharusnya mendekati 80 persen penyelesaian ini tiba-tiba tersendat.
Penyebabnya? Seorang pengusaha kakap bernama A, yang awalnya berkomitmen menyerahkan lahannya untuk proyek ini, tiba-tiba membatalkan perjanjian sepihak.
Tak hanya sekadar mundur, A telah menerima uang muka miliaran rupiah sebagai tanda jadi dalam kesepakatan pelepasan lahan. Tapi ketika proyek mulai berjalan dan lahan mulai digarap, A berubah pikiran dan memutuskan untuk tidak menjual lahannya.
Keputusan mendadak ini memukul keras proyek jalan khusus batubara. Kondisi itu membuat jalur transportasi alternatif yang diandalkan pemerintah dan pelaku industri terhambat. Keputusan A yang membatalkan perjanjian ini tak hanya merugikan kontraktor dan pemerintah, tetapi juga memperlambat penyelesaian jalan khusus batubara.
Gubernur Jambi, Al Haris, kala itu, sempat berang. Ia marah dan bahkan secara terbuka menyebut A sebagai penghambat utama proyek ini.
“Proyek ini tertahan karena ‘ingkar’. Seharusnya sudah selesai,” kata Haris, menyindir keras sikap A yang membuat proyek terkatung-katung.
Situasi ini membuat pemerintah harus mencari solusi lain, karena tanpa akses penuh terhadap jalur yang seharusnya digunakan, pembangunan jalan khusus tidak bisa berjalan seperti yang direncanakan.
Persoalan ini tak berhenti sebagai konflik bisnis semata. Dugaan pelanggaran hukum dalam kasus ini akhirnya membuat Tim Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jambi turun tangan.
Pada 24 Maret 2024, Kombes Pol Andri Ananta Yudistira, yang saat itu menjabat sebagai Dirreskrimum Polda Jambi, menegaskan bahwa pihaknya telah meminta keterangan dari pejabat Pemprov Jambi terkait kasus ini.
“Dari sisi pemerintah sudah kita mintai keterangan, termasuk pejabat setingkat Kepala Biro yang mengurus jalan khusus batubara,” kata Andri.
Ini mengindikasikan bahwa kasus ini bukan sekadar urusan bisnis antara A dan investor, tetapi juga berpotensi melibatkan pejabat dalam prosesnya.
Nama A bukan nama baru dalam dunia bisnis. Ia dikenal sebagai konglomerat ternama. Punya banyak properti, tanah dan hotel. Belakangan, ia berupaya investasi ke dunia bisnis batubara. Namun gagal.
Kasus jalan khusus batubara yang menyeret namanya hanya salah satu dari rangkaian konflik bisnis yang melibatkan kepentingan besar. Belum ada penjelasan bagaimana tindak lanjut dari kasus ini. Sumber Jambi Link menyebutkan antara pengusaha A dan investor jalan khusus batubara itu sudah berdamai.
Seperti diberitakan sebelumnya, skandal lain juga pernah mencuat di sektor batubara Jambi. Antaralain:
- Tambang Ilegal dan Dokumen Terbang
- Banyak tambang ilegal yang menggunakan dokumen milik pemilik IUP resmi agar bisa menjual batubara ilegal mereka.
- Kasus ini terjadi di Tebo dan Koto Boyo, Batanghari, yang kini sudah sampai di Mabes Polri.
- Penguasaan Jasa Angkut oleh Oknum Pejabat
- Sekitar 300 unit kendaraan diduga dimiliki oleh oknum tertentu, yang menguasai jalur distribusi batubara ke pelabuhan Talang Duku dan Integra di Tungkal.
- Keuntungan mereka? Miliaran rupiah per bulan.
- Trader Kaya, Pemilik IUP Merugi
- Pemilik IUP yang sah terjebak dalam regulasi RKAB yang ketat, sementara trader yang hanya membeli dan menjual batubara justru meraup keuntungan tanpa risiko operasional.
Kasus jalan khusus batubara dan skandal A menunjukkan bagaimana proyek infrastruktur vital bisa dikendalikan oleh kepentingan segelintir orang.(Bersambung)
Add new comment