Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi terus berupaya mendorong pembangunan desa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata dan kesejahteraan rakyat. Dalam sebuah dialog interaktif yang disiarkan oleh RRI Jambi, Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Muawwin MM, bersama dengan Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Bappeda Provinsi Jambi, Niko Fransiska, memaparkan berbagai strategi, capaian, dan tantangan yang dihadapi.
Dialog yang bertajuk "Dari Desa untuk Jambi, Ekonomi Tumbuh Rakyat Sejahtera" ini mengupas tuntas bagaimana intervensi pemerintah melalui alokasi dana yang masif telah berhasil mengubah status ribuan desa di Jambi.
Menurut data yang dipaparkan, telah terjadi perubahan signifikan dalam status desa di Provinsi Jambi selama 10 tahun terakhir. Desa Sangat Tertinggal, Jumlahnya berhasil ditekan hingga nol, dari yang sebelumnya mencapai 14 desa pada tahun 2015.
Desa Tertinggal, Angkanya menurun drastis dari ratusan menjadi hanya 17 desa. Desa Berkembang, Maju, dan Mandiri. Terjadi peningkatan signifikan. Saat ini terdapat 444 desa berkembang, 515 desa maju, dan 438 desa mandiri.
Niko Fransiska menambahkan bahwa kemajuan ini tidak terlepas dari strategi perencanaan partisipatif yang melibatkan langsung masyarakat desa, mulai dari Musrenbang tingkat desa hingga provinsi.
Pemerintah Provinsi Jambi mengandalkan beberapa program unggulan untuk mengakselerasi pembangunan, salah satunya adalah program "Dumisake" (Dua Miliar Satu Kecamatan).
"Melalui Dumisake, pemerintah memberikan bantuan modal kerja kepada UMKM, bantuan bedah rumah untuk masyarakat miskin ekstrem, jaminan kesehatan, hingga beasiswa pendidikan," ungkap Muawwin.
Setiap desa di Jambi rata-rata menerima alokasi dana desa sekitar 800 hingga 900 juta per tahun, ditambah bantuan keuangan dari provinsi sebesar 100 juta per desa. Dana ini diprioritaskan tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan implementasi desa digital.
Di balik capaian yang ada, terungkap pula berbagai tantangan serius yang menghambat pembangunan desa. Gagal Salur Dana, Salah satu kendala utama adalah gagalnya penyaluran dana desa akibat ketidakharmonisan antara kepala desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Penyelewengan Anggaran. Muawin menyoroti adanya penyelewengan dana desa yang disebabkan oleh dua faktor utama: integritas aparatur desaw yang rendah dan kapasitas SDM yang tidak memadai dalam tata kelola administrasi.
"Ada yang sengaja berniat jahat untuk mencuri, ada pula yang memang tidak paham administrasi," ujarnya.
Inovasi yang Rendah. Kemajuan sebuah desa sangat berkaitan erat dengan visi dan inovasi dari kepala desanya. Desa yang dipimpin oleh aparatur yang inovatif dan mampu melibatkan partisipasi masyarakat cenderung lebih maju.
Dialog ini juga menyoroti pentingnya pengembangan potensi ekonomi lokal di luar dana pemerintah, terutama di sektor UMKM dan pariwisata.
Hambatan UMKM. Pelaku UMKM di desa masih menghadapi kendala klasik seperti keterbatasan modal dan akses pasar. Solusi Digital, Era digital dipandang sebagai solusi untuk membuka pasar yang lebih luas. Pemerintah telah berupaya menyediakan akses internet di daerah-daerah terpencil untuk mendorong UMKM dan promosi desa wisata.
"Masyarakat desa kini bisa belajar dari YouTube, bahkan menggunakan AI seperti Gemini untuk mencari ide. Jangan hanya scrolling media sosial, tapi gunakan untuk hal produktif," kata Muawwin.
Potensi Wisata. Jambi, khususnya di wilayah barat seperti Kerinci dan Sarolangun, memiliki potensi wisata alam yang luar biasa yang bisa dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli desa.
Sebagai penutup, kedua narasumber sepakat bahwa kunci utama untuk membangun desa adalah komitmen bersama, peningkatan kapasitas SDM aparatur desa, serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal dan memanfaatkan alokasi dana demi kesejahteraan bersama.
Untuk informasi lebih lengkap, Anda dapat menyaksikan siaran ulang dialog interaktif melalui tautan berikut: RRIJAMBI NET.(*)
Add new comment