Jambi – Bupati Batang Hari Muhammad Fadhil Arief resmi kembali memimpin DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi untuk periode kedua. Kepastian tersebut ditandai dengan diterimanya Surat Keputusan (SK) kepengurusan DPW PPP Provinsi Jambi periode 2025–2030.
SK kepengurusan itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Muhammad Mardiono, di Jakarta, Jumat (30/1). Dalam kesempatan tersebut, Fadhil Arief hadir didampingi sejumlah pengurus PPP Jambi.
Di tengah klaim dan manuver jelang Musda Golkar, nama H. Cek Endra kian kokoh di atas. Ketika Agus Rubiyanto, Bupati Tebo, mengklaim telah mengantongi 8 DPD II Golkar untuk menantang Cek Endra, suasana sempat riuh. Nama-nama daerah disebut. Dukungan diumumkan.
Tapi, fakta di lapangan justru bergerak ke arah sebaliknya.
Jambi Link menemukan bahwa dari delapan yang diklaim, setidaknya lima DPD II mulai membatalkan dukungan secara diam-diam. Beberapa bahkan kembali ke barisan CE dan menyatakan komitmen untuk menjaga stabilitas partai.
JAMBI – Teka-teki arah politik Partai Golkar Jambi akhirnya terjawab. Drs. H. Cek Endra buka suara dan memastikan ia sudah kantongi restu dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk kembali maju memimpin DPD Golkar Jambi.
Restu itu disampaikan langsung Ketum Golkar dalam pertemuan pribadi yang berlangsung hangat dan akrab. Cek Endra pun mengaku siap menakhodai partai beringin di Jambi untuk periode mendatang.
Dukungan politik untuk Drs. H. Cek Endra (CE) sebagai calon Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi terus mengalir deras. Kali ini datang dari salah satu basis kuat partai beringin di wilayah barat Jambi—DPD Partai Golkar Kabupaten Bungo.
Secara terbuka dan tegas, Plt Ketua Golkar Bungo, Drs. H. Pahrul Rozi, M.Si, menyatakan sikap bulat dan tanpa syarat. Ia menegaskan seluruh jajaran Golkar Bungo siap memenangkan dan memilih Cek Endra pada Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Provinsi Jambi.
Di tengah derasnya arus disinformasi dan fragmentasi sosial yang merapuh, anggota MPR RI (A-280) Fraksi Golkar 2024-2029, Drs. H. Cek Endra, kembali mengingatkan akar jati diri bangsa lewat sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekadar pidato seremonial, kegiatan yang digelar di Kantor DPD Golkar Provinsi Jambi ini terasa seperti pengajian ideologi: khidmat, menyala, dan menyentuh nadi keindonesiaan.
Dinamika Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Jambi 2025 semakin tajam. Di tengah manuver politik yang mulai mencuat, Pengamat Kebijakan Publik dari UIN STS Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., MM, mengeluarkan peringatan serius: salah memilih ketua, Golkar bisa tersandera secara politik dan hukum.
“Kalau salah pilih, apalagi figur yang tidak bersih, punya beban masa lalu, atau tersangkut persoalan hukum, Golkar bisa lumpuh. Lemah di dalam, rentan ditekan dari luar. Ini sangat berbahaya,” ujar Dr Dedek.
Senyap tapi mantap. Begitulah cara Dr. Ir. H. Afriansyah Noor, M.Si., IPU—atau yang akrab disapa Bang Ferry—memulai babak barunya di panggung politik nasional. Setelah resmi diumumkan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Afriansyah tak hanya membawa nama besar, tapi juga semangat pengabdian yang telah ia tunjukkan selama puluhan tahun.
BUNGO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bungo akhirnya menetapkan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk Pilkada Bungo 2024. PSU ini akan berlangsung pada Sabtu, 5 April 2025.
Penetapan ini berdasarkan Keputusan KPU Bungo Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan PSU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bungo 2024.
Jambi – Setelah menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, sejumlah kepala daerah di Jambi pulang dengan penuh kemeriahan. Sabtu, 1 Maret 2025, para pejabat daerah ini disambut bak raja oleh ASN dan bawahannya.
Ada yang masih mengenakan baju loreng ala tentara, ada yang melangkah gagah penuh percaya diri. Namun, di balik itu, masyarakat menanti satu hal: kerja nyata!
Gelombang panas politik di Kabupaten Bungo kembali membuncah. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 21 Tempat Pemungutan Suara (TPS), menyusul gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, Dedy Putra-Tri Wahyu Hidayat.
Keputusan itu diambil setelah majelis hakim menemukan indikasi kuat kecurangan dalam proses pemilihan. Mulai dari pemilih tanpa identitas resmi, kotak suara yang tidak tersegel, hingga dugaan pencoblosan terstruktur untuk menguntungkan Paslon 2, Jumiwan Aguza-Maidani.