Golkar Jambi

| ada 0 komentar

Di tengah klaim dan manuver jelang Musda Golkar, nama H. Cek Endra kian kokoh di atas. Ketika Agus Rubiyanto, Bupati Tebo, mengklaim telah mengantongi 8 DPD II Golkar untuk menantang Cek Endra, suasana sempat riuh. Nama-nama daerah disebut. Dukungan diumumkan.

Tapi, fakta di lapangan justru bergerak ke arah sebaliknya.

Jambi Link menemukan bahwa dari delapan yang diklaim, setidaknya lima DPD II mulai membatalkan dukungan secara diam-diam. Beberapa bahkan kembali ke barisan CE dan menyatakan komitmen untuk menjaga stabilitas partai.

| ada 0 komentar

Dinamika Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Jambi 2025 semakin tajam. Di tengah manuver politik yang mulai mencuat, Pengamat Kebijakan Publik dari UIN STS Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., MM, mengeluarkan peringatan serius: salah memilih ketua, Golkar bisa tersandera secara politik dan hukum.

“Kalau salah pilih, apalagi figur yang tidak bersih, punya beban masa lalu, atau tersangkut persoalan hukum, Golkar bisa lumpuh. Lemah di dalam, rentan ditekan dari luar. Ini sangat berbahaya,” ujar Dr Dedek.

| ada 0 komentar

Golkar resmi menunjuk Mazlan sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi sementara. Adri SH MH meminta Mazlan bekerja maksimal untuk rakyat dan memperbaiki citra Golkar. Selamat bertugas, Mazlan, dalam membawa perubahan positif bagi masyarakat Jambi dan partai.

***

| ada 6 komentar

Pemecatan mendadak Ketua Golkar Sarolangun, Tontawi Jauhari, memicu gejolak di internal Golkar Jambi menjelang Munas. Tontawi menolak keputusan ini dan menduga adanya manuver politik terkait Pilkada Sarolangun.


Partai Golkar Jambi kembali diguncang konflik internal yang kian memanas menjelang Musyawarah Nasional (Munas) pada 20 Agustus 2024, besok. Setelah Syahirsah, Ketua DPD Golkar Batanghari, kali ini Ketua Golkar Sarolangun, Tontawi Jauhari, mendapati dirinya dipecat secara mendadak dari posisinya.

| ada 0 komentar

Beredar kabar Partai Golkar akan umumkan rekomendasi Pilkada Serentak di Jambi pada Senin. Pengumuman ini dinilai penting bagi arah politik menjelang Pilkada 2024. Golkar menegaskan keputusan akan didasarkan pada hasil survei dan prinsip kehati-hatian.

***