Bahlil Lahadalia

Di tengah klaim dan manuver jelang Musda Golkar, nama H. Cek Endra kian kokoh di atas. Ketika Agus Rubiyanto, Bupati Tebo, mengklaim telah mengantongi 8 DPD II Golkar untuk menantang Cek Endra, suasana sempat riuh. Nama-nama daerah disebut. Dukungan diumumkan.

Tapi, fakta di lapangan justru bergerak ke arah sebaliknya.

Jambi Link menemukan bahwa dari delapan yang diklaim, setidaknya lima DPD II mulai membatalkan dukungan secara diam-diam. Beberapa bahkan kembali ke barisan CE dan menyatakan komitmen untuk menjaga stabilitas partai.

JAMBI – Teka-teki arah politik Partai Golkar Jambi akhirnya terjawab. Drs. H. Cek Endra buka suara dan memastikan ia sudah kantongi restu dari Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk kembali maju memimpin DPD Golkar Jambi.

Restu itu disampaikan langsung Ketum Golkar dalam pertemuan pribadi yang berlangsung hangat dan akrab. Cek Endra pun mengaku siap menakhodai partai beringin di Jambi untuk periode mendatang.

SUMEDANG – Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas mewujudkan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Dalam langkah besar, Prabowo meresmikan 37 proyek ketenagalistrikan di 18 provinsi pada Senin (20/1/2025), menjadikannya peresmian proyek kelistrikan terbesar di dunia. Acara ini dipusatkan di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, dan diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia secara virtual.

JAKARTA – Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) Garda Indonesia mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia. Aksi ini direncanakan sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyebut bahwa ojol tidak termasuk golongan penerima subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

Keputusan mengejutkan untuk menunjuk Cik Marleni, adik kandung Ketua DPD I Partai Golkar Jambi Haji Cek Endra, sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Sarolangun telah memicu badai kontroversi di dalam tubuh Partai Golkar. Penunjukan ini dianggap sebagai bentuk nepotisme yang terang-terangan, menimbulkan amarah dan kekecewaan di kalangan kader yang melihat keputusan ini sebagai penghinaan terhadap prinsip demokrasi internal partai.