Sarolangun – Memasuki tahap krusial kampanye Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sarolangun, ketegangan semakin terasa di kalangan masyarakat dan tim sukses. Masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun mulai bersaing ketat, menggelar kampanye yang semakin intens dan melibatkan banyak elemen masyarakat.
Namun di balik hiruk pikuk tersebut, PJ Bupati Sarolangun, Bahri, menegaskan pesan kerasnya: ASN yang terlibat politik praktis akan ditindak tanpa ampun. Bahri tidak main-main dengan potensi pelanggaran netralitas ASN yang bisa merusak integritas demokrasi di wilayahnya.
"Tidak ada toleransi untuk ASN yang ikut berpolitik. Jika ada bukti keterlibatan ASN, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku," tegas Bahri pada Sabtu (5/10/2024), saat memberikan peringatan keras terkait netralitas aparatur pemerintahan di tengah semakin memanasnya kontestasi politik.
Bahri juga menyerukan kepada masyarakat agar berani melaporkan jika menemukan bukti ASN yang memihak kepada salah satu calon, karena hal ini jelas melanggar peraturan dan akan mencederai demokrasi di Sarolangun.
"Kami membutuhkan partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan jika ada dugaan keterlibatan ASN. Jangan sampai netralitas ASN yang seharusnya menjadi benteng dalam demokrasi justru dilanggar," ujarnya.
Dalam konteks kampanye yang semakin sengit ini, Bahri juga meminta seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menjaga suasana kampanye tetap damai, tertib, dan kondusif. "Pilkada ini bukan soal siapa yang bisa membuat kegaduhan lebih besar, tetapi soal siapa yang mampu membawa perubahan nyata bagi Sarolangun," tegas Bahri.
Kampanye yang tertib dan tanpa pelanggaran hukum menjadi fokus utama, di tengah harapan agar Pilkada Sarolangun 2024 berjalan dengan transparan dan berintegritas. Bahri berjanji akan memantau seluruh tahapan Pilkada dengan cermat dan bertindak cepat jika terjadi pelanggaran, terutama jika ASN terlibat dalam aktivitas politik praktis.
Sikap tegas Bahri ini diharapkan dapat mencegah segala bentuk penyimpangan yang bisa merusak kredibilitas Pilkada dan memicu ketegangan di tengah masyarakat. "Jangan sampai ASN menjadi alat politik, karena itu akan merugikan semua pihak dan mencoreng demokrasi kita," pungkasnya.(*)
Add new comment