Efisiensi Perjalanan Dinas Dipangkas! Perjalanan Dalam Negeri 50%, Luar Negeri 70%

JAKARTA – Pemerintah mulai mengencangkan ikat pinggang birokrasi. Bukan sekadar imbauan, tapi langkah konkret: perjalanan dinas dipangkas besar-besaran.

Untuk perjalanan dalam negeri, efisiensi ditekan hingga 50 persen.
Sementara perjalanan luar negeri lebih drastis—dipotong hingga 70 persen.

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari strategi besar transformasi budaya kerja nasional.

Langkah ini bukan hanya soal penghematan anggaran. Pemerintah ingin menggeser cara kerja birokrasi—dari mobilitas tinggi ke efisiensi berbasis digital.

“Ini bagian dari transformasi budaya kerja agar lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ujar Airlangga.

Di balik keputusan ini, ada pesan jelas:
rapat tak selalu harus terbang, koordinasi tak selalu harus bertatap muka.

Tak berhenti di perjalanan dinas, pemerintah juga memangkas penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen.

Pengecualian hanya diberikan untuk operasional penting dan kendaraan listrik.

Sisanya? ASN didorong beralih ke transportasi publik.

“Mengurangi kendaraan dinas dan memaksimalkan penggunaan transportasi publik,” tegas Airlangga.

Kebijakan ini tak hanya berlaku di pusat. Pemerintah daerah juga diminta menyesuaikan.

Salah satu langkah yang didorong adalah memperluas program car free day—baik dari sisi waktu, cakupan, hingga jumlah ruas jalan.

Instrumen teknisnya akan diatur melalui surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri.

Efisiensi ini menjadi bagian dari paket besar kebijakan nasional. Di dalamnya termasuk penerapan work from home (WFH) setiap Jumat bagi ASN.

Dampaknya tidak kecil.

• Penghematan APBN diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun
• Penghematan konsumsi BBM masyarakat bisa tembus Rp59 triliun

Belum termasuk potensi efisiensi dari program lain seperti refocusing anggaran dan implementasi energi B50 mulai Juli 2026.

Di atas kertas, kebijakan ini menjanjikan penghematan besar.
Namun di lapangan, ia akan diuji.

Apakah birokrasi siap beralih ke digital?
Apakah pelayanan publik tetap optimal tanpa mobilitas tinggi?

Di sinilah taruhannya.

Sebab efisiensi bukan hanya soal memangkas biaya—
tapi memastikan negara tetap bekerja… dengan cara yang lebih cerdas.(*)