Sarolangun – Hasil lelang jabatan di Pemkab Sarolangun yang diumumkan beberapa hari lalu semakin memicu kontroversi, bukan hanya soal kelulusan tetapi juga dugaan kuat adanya praktik kecurangan yang mengarah ke nepotisme. GP Ansor, sebagai bagian dari pengawas sosial di Kabupaten Sarolangun, mengecam keras dugaan campur tangan pejabat tertentu yang diduga mengarahkan hasil seleksi untuk kepentingan pribadi.
Ahmad Domrah, Wakil Ketua I GP Ansor Kabupaten Sarolangun, menganggap lelang jabatan kali ini sarat dengan praktik yang mencurigakan, mengabaikan prinsip meritokrasi. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa pansel dianggap gagal menjaga integritas proses seleksi yang transparan dan akuntabel. Domrah bahkan mengisyaratkan adanya upaya dari pihak pansel untuk meloloskan beberapa kandidat yang memiliki kedekatan dengan PJ Bupati, tanpa memperhatikan kompetensi sesungguhnya.
"Kami melihat indikasi yang serius bahwa lelang jabatan ini hanyalah formalitas. Proses ini sudah tercemar dengan intervensi langsung yang membuat hasilnya tidak lebih dari kompromi politik. Jika pejabat dipilih bukan atas kompetensi, lalu ke mana arah birokrasi kita?” ujar Domrah, Senin (11/11/2024).
Lebih jauh, Domrah menyebut bahwa pansel tidak melampirkan nilai peserta dalam pengumuman hasil seleksi, langkah yang menurutnya menunjukkan sikap pansel yang enggan bertransparansi. "Ini kecurigaan pertama. Ketidakjelasan nilai menandakan ada sesuatu yang ditutupi. Publik Sarolangun layak tahu bahwa jabatan diisi oleh orang-orang yang benar-benar berkompeten, bukan sekadar memenuhi kepentingan oknum tertentu," lanjutnya.
Domrah pun menuding keterlibatan langsung PJ Bupati sebagai intervensi yang melanggar etika dan asas pemerintahan bersih. "Ini bukan sekadar dugaan biasa. Kami melihat pola, ada beberapa peserta yang tidak pernah terdaftar di awal seleksi tiba-tiba diloloskan. Siapa yang memberi izin mereka masuk begitu saja? Ini jelas bukan prosedur yang wajar," katanya, menegaskan kemungkinan adanya upaya panitia seleksi untuk mengakomodasi kepentingan pribadi pejabat tertentu.
GP Ansor menyatakan tidak akan tinggal diam. Domrah mengisyaratkan bahwa GP Ansor dan organisasi kepemudaan lainnya siap melancarkan aksi unjuk rasa jika tidak ada respon konkret dari pihak pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. “Ini bukan sekadar persoalan jabatan, ini adalah soal keadilan dan hak publik untuk mendapatkan pelayanan dari orang-orang yang benar-benar layak. Kami mendesak pansel mengulang proses lelang ini atau setidaknya membuka nilai dan alasan kelulusan secara terbuka.”
Lebih lanjut, GP Ansor berkomitmen untuk mendalami bukti-bukti dan menggalang dukungan dari masyarakat guna menuntut transparansi. Mereka menilai tindakan yang dilakukan oleh pansel telah mencederai kepercayaan masyarakat dan bisa merusak fondasi birokrasi yang seharusnya bersih dari praktik korupsi.
“Kami akan terus mendesak keadilan. Jika terbukti ada intervensi langsung PJ Bupati dan pansel, maka GP Ansor tidak akan ragu turun ke jalan. Ini bukan sekadar protes, tapi gerakan mempertahankan birokrasi Sarolangun dari praktik kotor nepotisme,” pungkas Domrah tegas.
Situasi ini membuka tabir persoalan yang mengakar di birokrasi Sarolangun, memperlihatkan bagaimana proses seleksi jabatan yang seharusnya berdasarkan kompetensi dan kelayakan, disulap menjadi sarana politik dan kepentingan pribadi. Masyarakat kini menanti tindak lanjut dari Pemkab Sarolangun untuk menanggapi dugaan ini dan mengembalikan kepercayaan publik.(*)
Sumber : https://jambiteliti.com/kab-sarolangun/3546/soal-hasil-lelang-jabatan-di-sarolangun-gp-ansor-sebut-kredibilitas-pansel-diragukan-dan-ancam-demo/
Add new comment