Sarolangun – Hasil lelang jabatan di Pemkab Sarolangun yang diumumkan beberapa hari lalu semakin memicu kontroversi, bukan hanya soal kelulusan tetapi juga dugaan kuat adanya praktik kecurangan yang mengarah ke nepotisme. GP Ansor, sebagai bagian dari pengawas sosial di Kabupaten Sarolangun, mengecam keras dugaan campur tangan pejabat tertentu yang diduga mengarahkan hasil seleksi untuk kepentingan pribadi.
Pemkab Sarolangun
Proses seleksi terbuka untuk sembilan jabatan eselon II di Pemkab Sarolangun kini menjadi sorotan seiring masuknya tahapan akhir dalam menentukan tiga besar kandidat terbaik. Penjabat Sekda Sarolangun, Dedy Hendry, menyatakan bahwa finalisasi hasil penilaian akan segera dilakukan, tetapi ketidakpastian hasil dari pihak Polda Jambi hingga kini masih mengundang pertanyaan, khususnya terkait transparansi dan kredibilitas proses ini.
Sarolangun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun belum menerima informasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kampanye salah satu pasangan calon bupati. Dugaan ini mencuat setelah adanya temuan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang melaporkan keterlibatan tersebut.
