Sarolangun – Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melangkah maju dengan mensertifikasi puluhan aset miliknya. Tidak hanya menggunakan metode konvensional, langkah ini juga mengintegrasikan teknologi melalui penerbitan sertifikat elektronik. Sebanyak 33 sertifikat analog dan 18 sertifikat elektronik telah diterbitkan untuk mengamankan aset pemerintah daerah.
Pemkab Sarolangun
Sarolangun – Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengambil langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola pajak daerah dan memprioritaskan pemerataan pembangunan infrastruktur di tahun 2025. Program pembaruan data wajib pajak menjadi strategi utama untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dan mendukung pembangunan yang lebih inklusif.
Pj Bupati Sarolangun, Bahri, mengungkapkan bahwa langkah ini bukan sekadar pembaruan data, melainkan reformasi menyeluruh yang bertujuan mengatasi ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan desa-desa terpencil.
SAROLANGUN – Hingga penghujung tahun 2024, serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mencapai target. Berdasarkan laporan, serapan anggaran baru mencapai 80 persen, jauh di bawah target tahun ini yang dipatok di atas 90 persen atau sekitar 96 persen.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Sarolangun, Dedy Hendry, mengungkapkan bahwa keterlambatan ini salah satunya disebabkan oleh banyaknya kegiatan fisik di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang belum dicairkan sepenuhnya.
Sarolangun – Hasil lelang jabatan di Pemkab Sarolangun yang diumumkan beberapa hari lalu semakin memicu kontroversi, bukan hanya soal kelulusan tetapi juga dugaan kuat adanya praktik kecurangan yang mengarah ke nepotisme. GP Ansor, sebagai bagian dari pengawas sosial di Kabupaten Sarolangun, mengecam keras dugaan campur tangan pejabat tertentu yang diduga mengarahkan hasil seleksi untuk kepentingan pribadi.
Proses seleksi terbuka untuk sembilan jabatan eselon II di Pemkab Sarolangun kini menjadi sorotan seiring masuknya tahapan akhir dalam menentukan tiga besar kandidat terbaik. Penjabat Sekda Sarolangun, Dedy Hendry, menyatakan bahwa finalisasi hasil penilaian akan segera dilakukan, tetapi ketidakpastian hasil dari pihak Polda Jambi hingga kini masih mengundang pertanyaan, khususnya terkait transparansi dan kredibilitas proses ini.
Sarolangun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun belum menerima informasi resmi terkait dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam kampanye salah satu pasangan calon bupati. Dugaan ini mencuat setelah adanya temuan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) yang melaporkan keterlibatan tersebut.
