Sarolangun – DPRD Kabupaten Sarolangun secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten menunda pelantikan pejabat eselon II hasil seleksi lelang terbuka 2024. Alasannya sederhana: pelantikan oleh Penjabat (Pj) Bupati dikhawatirkan tidak akan selaras dengan kepemimpinan Bupati definitif yang baru terpilih.
Wakil Ketua II DPRD Sarolangun, Dedy Ifriansyah, menyebut langkah Pj Bupati melantik pejabat bisa membawa konsekuensi serius bagi kelangsungan pemerintahan daerah.
Proses seleksi terbuka untuk sembilan jabatan eselon II di Pemkab Sarolangun kini menjadi sorotan seiring masuknya tahapan akhir dalam menentukan tiga besar kandidat terbaik. Penjabat Sekda Sarolangun, Dedy Hendry, menyatakan bahwa finalisasi hasil penilaian akan segera dilakukan, tetapi ketidakpastian hasil dari pihak Polda Jambi hingga kini masih mengundang pertanyaan, khususnya terkait transparansi dan kredibilitas proses ini.
Seluruh partai politik di Sarolangun yang memiliki kursi di DPRD menerima bantuan dana sesuai perolehan suara. Pemkab Sarolangun gelar Bimtek untuk memastikan penggunaan dana yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
