Sarolangun – Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan aset negara, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melangkah maju dengan mensertifikasi puluhan aset miliknya. Tidak hanya menggunakan metode konvensional, langkah ini juga mengintegrasikan teknologi melalui penerbitan sertifikat elektronik. Sebanyak 33 sertifikat analog dan 18 sertifikat elektronik telah diterbitkan untuk mengamankan aset pemerintah daerah.
Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun, Bahri, memimpin langsung penerbitan ini bersama Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sarolangun. Dalam acara penyerahan sertifikat, Bahri menegaskan pentingnya langkah ini sebagai bagian dari pengamanan aset yang lebih sistematis dan berorientasi masa depan.
“Saya bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan sertifikat seluruh aset milik pemerintah daerah. Hari ini, kami menerima 33 sertifikat analog dan 18 sertifikat elektronik,” ujar Bahri dengan nada optimistis.
Langkah ini bukan hanya soal formalitas administrasi. Bahri memandang sertifikasi aset sebagai tonggak penting dalam melindungi warisan daerah dari potensi penyalahgunaan. Ia juga menekankan bahwa ke depan, sertifikasi analog akan digantikan sepenuhnya oleh sertifikasi elektronik, selaras dengan visi modernisasi pemerintah pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa semua aset milik pemerintah Sarolangun aman secara hukum. Dengan transformasi ke sertifikat elektronik, kita tidak hanya melindungi aset tetapi juga mempersiapkan diri untuk menghadapi era digital,” katanya.
Bukan hanya soal legalitas, sertifikasi ini juga berperan strategis dalam upaya Pemkab Sarolangun meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahri menyoroti bahwa pengelolaan aset yang tertib adalah salah satu prasyarat utama untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas.
“Kunci WTP ada pada dua hal: tertib aset dan tertib uang. Sertifikasi ini adalah bagian dari upaya penertiban aset, memastikan seluruh aset pemerintah daerah terdaftar dan terlindungi,” tegasnya.
Transformasi ke sertifikat elektronik adalah lompatan besar dalam pengelolaan aset daerah. Dokumen digital ini tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan yang kerap terjadi pada sertifikat fisik. Bahri berharap langkah ini menjadi contoh bagi daerah lain yang ingin meningkatkan tata kelola aset mereka.
“Ini adalah masa depan pengelolaan aset. Dengan sertifikat elektronik, kami memastikan bahwa aset-aset ini tidak hanya aman, tetapi juga mudah diakses dan dikelola dengan transparan,” ungkap Bahri.
Dalam langkah ini, Kabupaten Sarolangun menempatkan dirinya sebagai pelopor dalam modernisasi administrasi aset. Bagi Bahri, langkah ini lebih dari sekadar menyelesaikan pekerjaan rumah administrasi; ini adalah wujud komitmen untuk membangun daerah yang lebih baik dan siap menghadapi tantangan global.
“Semoga langkah ini menjadi awal dari pengelolaan aset yang lebih baik, mendukung pembangunan daerah, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sarolangun,” tutup Bahri.
Dengan komitmen semacam ini, Sarolangun tampaknya tidak hanya mengamankan aset masa lalunya, tetapi juga menciptakan fondasi kuat untuk masa depannya. (*)
Add new comment