Proyek rehabilitasi rumah dinas Wakil Bupati Tebo kembali menyedot perhatian publik. Pasalnya, kontraktor pemenang tahun 2025, CV Telago Rajo Construction, merupakan perusahaan yang juga mengerjakan proyek yang sama tahun lalu. Dan saat ini, proyek itu menjadi temuan BPK RI.
Yang lebih mengundang tanya, nilai anggaran tahun ini melonjak dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Pada tahun 2024, proyek rehab rumah dinas Wabup Tebo dimenangkan CV Telago Rajo Construction dengan nilai negosiasi Rp 498,8 juta. Nilai HPS Rp 499,9 juta. Namun, dalam audit LHP BPK RI, proyek ini ditemukan kelebihan pembayaran, karena volume pekerjaan seperti keramik, atap, dan pengecatan tidak terpenuhi sepenuhnya.
BPK menyebut pembayaran termin pertama saat itu melebihi progres fisik di lapangan, alias pemerintah membayar lebih banyak dari yang dikerjakan.
Kini di tahun anggaran 2025, Pemkab Tebo kembali melelang proyek yang sama dengan nama "Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati". Nilai pagu dan HPS melonjak menjadi Rp 1.000.015.200. CV Telago Rajo Construction kembali menang dengan harga negosiasi Rp 998.036.364,47.
Jadi, kontraktor yang tahun lalu dinilai tidak menuntaskan pekerjaan sepenuhnya, kini kembali diberikan proyek yang sama dengan nilai dua kali lebih besar. Pola ini memunculkan pertanyaan besar. Apakah tidak ada kontraktor lain yang lebih layak? Apakah Pokja mempertimbangkan hasil audit BPK dalam evaluasi tender? Apakah sistem pengadaan masih hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, bukan rekam jejak kinerja?
“Ini soal integritas sistem. Jika yang tahun lalu kelebihan bayar diberi proyek lagi, maka kepercayaan publik terhadap proses tender bisa goyah,” kata salah satu pemerhati pengadaan, Aidil Fitri.
Dalam dokumen audit BPK RI, Kepala Dinas PUPR Tebo, Hendry Nora, sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan memastikan tidak ada pengulangan kesalahan.
Namun fakta bahwa kontraktor yang sama kembali diberi proyek identik dengan nilai lebih besar, tetap menyisakan tanda tanya. Bagaimana rekam jejak CV Telago Rajo Construction? Nantikan di edisi berikutnya.
Manajemen CV Telago Rajo Contruction tak merespon saat dikonfirmasi.
Selain rehab Rumah Dinas Wabup, Dinas PUPR Tebo juga kembali menganggarkan proyek interior dan rehabilitasi rumah dinas Bupati, serta turap kantor Bupati, dengan total nilai anggaran mencapai hampir Rp 3 miliar.
Sebelumnya, BPK RI mencatat kelebihan pembayaran di 4 proyek rehabilitasi tahun 2024, yaitu:
- Rehab Pendopo Rumah Dinas Bupati (CV Mulia Waskita) – kekurangan volume 4,5%
- Rehab Rumah Dinas Wabup (CV Telago Rajo Construction) – kekurangan volume 4%, pembayaran melebihi progres
- Rehab Dapur Basah (CV Mulia Waskita) – volume kurang 5%
- Rehab Turap Kantor Bupati (CV Lumbung Emas) – kekurangan volume setara Rp30 juta
BPK menilai kelebihan pembayaran ini berpotensi merugikan keuangan daerah, dan meminta uang dikembalikan serta pekerjaan dilengkapi selama masa pemeliharaan.
Meskipun baru satu tahun berlalu, Dinas PUPR Tebo kembali menganggarkan proyek-proyek serupa. Berdasarkan data LPSE, berikut daftar proyek 2025 yang sudah ditetapkan pemenangnya:
- Interior Rumah Dinas Bupati
- Nilai HPS: Rp1,44 miliar
- Pemenang: CV Mega Pilar Utama (perusahaan baru dalam proyek ini)
- Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati
- HPS: Rp1 miliar
- Pemenang: CV Telago Rajo Construction — kontraktor yang tahun lalu juga mengerjakan proyek ini dan terkena temuan BPK.
- Rehabilitasi Turap Kantor Bupati Tebo
- HPS: Rp499 juta
- Pemenang: CV Lumbung Emas — juga perusahaan yang tahun lalu mendapatkan proyek turap, dan dinilai kelebihan volume.
Meski Dinas PUPR Tebo telah berjanji menindaklanjuti temuan BPK tahun lalu, apakah pengawasan tahun ini akan lebih ketat?(*)
Add new comment