Halo Pak Wako! Ini Loh Daftar CV yang Kuasai Proyek Jaling Kota Jambi

Di tengah semangat pembangunan yang digaungkan Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Diza Aljosha, publik justru mendapati pola yang mengkhawatirkan di balik proyek-proyek jalan lingkungan (jaling). Sebuah program infrastruktur yang mestinya menyentuh kepentingan rakyat kecil, kini dipertanyakan publik. kenapa yang mengerjakan hanya segelintir kontraktor?

Penelusuran kami menemukan dari ratusan paket proyek PL (penunjukan langsung) yang dikelola Dinas PUPR Kota Jambi tahun anggaran 2025, terdapat belasan CV yang menguasai proyek secara berulang, bahkan dalam jumlah yang masif dan simultan.

Berikut detilnya :

• CV Bukit Harapan Konsultan mengerjakan 8 paket PL sekaligus, menjadikannya kontraktor dengan jumlah proyek terbanyak dalam skema PL tahun ini.
• Disusul oleh 7 CV lainnya yang memegang masing-masing 5 paket PL, antara lain:
  • CV Aisoise Consultans
  • CV Karisma Indojaya
  • CV Ide Kreaksi Consultant
  • CV Central Tampine’s
  • CV Mitra Dua Sahabat Jambi
  • CV Bungo Agung Pratama
  • CV Asykram
• Selain itu, setidaknya 9 perusahaan lain tercatat mengelola 4 paket proyek sekaligus, antara lain:
  • CV Kenitan Mandiri
  • CV Karya Putra Sadu
  • CV Dakarija Consultan
  • CV Proba Gnial Struktur
  • CV Atifa Cipta Kencana
  • CV Triple Line Consultant
  • CV Zuro Consultant
  • CV Kemuning Sejati

“Paketnya ratusan, tapi nama-nama itu terus yang muncul. Kalau bukan sistem yang diatur, mustahil hasilnya bisa seragam begini,” kata seorang sumber internal Pemkot Jambi yang meminta identitasnya disembunyikan.

Semua proyek dicairkan melalui metode PL dengan pagu nyaris mentok di batas Rp 200 juta. Penurunan harga dalam proses negosiasi pun sangat tipis—sekitar Rp 50 ribu hingga Rp 200 ribu—memunculkan dugaan bahwa mekanisme hanya formalitas.

Yang lebih mencolok, beberapa kontraktor juga ditemukan mengerjakan proyek di luar Kota Jambi, mengindikasikan jejaring penguasaan lintas wilayah.

Semua proyek ini terlaksana di bawah pengawasan Pemerintah Kota Jambi, melalui Dinas PUPR Kota Jambi, sebagai bagian dari program 100 hari kerja Maulana–Diza. Alih-alih menjadi alat percepatan pemerataan infrastruktur, publik mulai menilai program ini rawan disalahgunakan untuk memperkaya kelompok tertentu.

Komentar publik mulai bermunculan di media sosial. Sejumlah warga RT mengaku jalan di lingkungan mereka sudah diperbaiki, namun mereka tak tahu siapa kontraktornya.

“Kami senang jalannya dicor. Tapi masa iya satu orang bisa kerja di banyak tempat sekaligus? Jangan sampai asal jadi,” ujar seorang Ketua RT di Jambi Selatan.

Warga mulai menaruh curiga, bukan hanya karena nama-nama kontraktor yang itu-itu saja, tetapi juga karena pengalaman buruk proyek sejenis di tahun-tahun sebelumnya.

“Dulu jalan lingkungan kami juga sempat diaspal. Tapi tak sampai 8 bulan, sudah retak-retak dan hancur,” kata, Ketua RT di kawasan Paal Merah.

“Tolonglah, jangan cuma dibagi proyeknya. Kualitasnya juga harus dijaga. Kalau asal jadi, ini sama aja buang-buang uang negara,”tegasnya.

“Kami minta ke Maulana–Diza, jangan bangga hanya dengan banyak proyek. Tapi pastikan mutunya bagus. Jangan sampai rakyat cuma dikasih jalan yang cepat rusak,” tambah Ibu Meli, warga Pakuan Baru.

Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengatur bahwa PL harus digunakan secara selektif, berdasarkan kompetensi dan skala. Pasal 6 ayat (1) mewajibkan prinsip efisien, transparan, dan akuntabel. Jika ditemukan pola “split project” untuk menghindari tender umum, maka ini berpotensi melanggar prinsip integritas pengadaan.

Pembangunan harus menjawab kebutuhan rakyat. Bukan menjadi ajang konsolidasi proyek elite. Maulana–Diza masih memiliki ruang untuk membenahi distribusi proyek, memastikan mutu, dan mengembalikan kepercayaan rakyat.

Kami akan terus mengawal. Karena jalan yang dikerjakan dengan uang rakyat, tak boleh berujung pada kecurigaan rakyat.(*)