Daerah

JAMBI – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Jambi mengambil langkah tegas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Pada Rabu (13/11/2024), Lapas Kelas IIA Jambi melaksanakan razia gabungan yang melibatkan unsur TNI dan Polri, serta mengadakan tes urine bagi petugas dan warga binaan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program 100 hari kerja Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) tahun 2024, yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Muaro Jambi – Penjabat Bupati Muaro Jambi, Drs. Raden Najmi, membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, Rabu (13/11/2024). Acara ini berlangsung di Aula Kecamatan Kumpeh Ulu dan dihadiri oleh Camat Kumpeh Ulu, Kadis PMD Muaro Jambi, kepala desa, serta pendamping desa se-Kecamatan Kumpeh Ulu.

Jambi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi kembali mengingatkan potensi tinggi bencana banjir di seluruh wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Dengan intensitas hujan yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir, kepala BPBD Jambi, Bachyuni Deliansyah, menyoroti perlunya perhatian serius dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak buruk yang mungkin terjadi.

Suara dari Balai Rajo

Langit Dusun Sentano memerah di ujung senja, menyembunyikan kisah duka yang akan mengguncang hutan yang tenang itu. Desa Balai Rajo, di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo, mendadak ramai dengan langkah-langkah tergesa, tatapan penuh cemas, dan desas-desus yang menggema di antara pepohonan.

Muaro Jambi – Dalam upaya menjaga stabilitas informasi dan suasana kondusif menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Muaro Jambi, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Muaro Jambi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Muaro Jambi. Penandatanganan yang dilakukan pada kesempatan ini menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran informasi yang dapat merusak suasana demokrasi, seperti hoaks dan konten negatif.

Sarolangun – Panitia seleksi resmi mengumumkan tiga kandidat terbaik dalam lelang untuk sembilan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sarolangun, Linda Novita, mengungkapkan bahwa hasil seleksi telah diserahkan kepada Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun untuk penunjukan akhir.

“Tiga nama terbaik akan dipilih oleh PPK, dalam hal ini Bapak Pj Bupati Sarolangun, untuk mengisi jabatan sesuai hasil seleksi terbuka,” ujar Linda, Minggu (10/11/2024).

TEBO – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tebo telah mengambil langkah mitigasi di sejumlah titik rawan banjir untuk menghadapi potensi ancaman banjir di wilayah tersebut, Sabtu (9/11). Berdasarkan pantauan BPBD, dari total 12 kecamatan di Kabupaten Tebo, terdapat tujuh kecamatan yang berisiko tinggi terkena dampak banjir karena berada di sepanjang tepi Sungai Batanghari.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan 27 November 2024, hari pencoblosan Pilkada Serentak, sebagai hari libur nasional. Upaya ini diharapkan dapat memberi kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi tersebut.

Jambi – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sungaipenuh mengungkapkan bahwa hingga saat ini Desa Cempaka di Kecamatan Hamparan Rawang, Kota Sungaipenuh, menjadi satu-satunya desa yang belum mencairkan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2024. Dari total 65 desa di wilayah Sungaipenuh, Desa Cempaka tampak tertinggal dalam mencairkan dana yang seharusnya digunakan untuk berbagai program pembangunan desa.

Jambi – Mulai tahun 2025, Kota Jambi akan mengimplementasikan sistem pembayaran parkir non-tunai di berbagai titik parkir kota. Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Naim, mengungkapkan bahwa langkah ini diambil untuk menekan kebocoran retribusi parkir yang selama ini terjadi, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dari sektor tersebut.