Berita

| ada 1 komentar

JAMBI - Gubernur Jambi, Al Haris, didampingi Ketua TP-PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, secara resmi membuka Festival Batanghari 2024 pada Jumat malam, 5 Juli 2024. Festival yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Putri Pinang Masak kawasan Pasar Kota Jambi ini merupakan bagian dari Karisma Event Nusantara (KEN) dengan tema "Semakin Dilestarikan, Semakin Mensejahterakan". Acara ini dijadwalkan berlangsung hingga 8 Juli 2024.

| ada 0 komentar

Jambi - Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terus menghantui para pekerja buruh di tengah ketidakstabilan ekonomi saat ini. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Jambi mencatat ada dua perusahaan yang sudah tidak mampu bertahan dan akhirnya gulung tikar.

Pagi itu, suasana di Kantor Disnaker Provinsi Jambi terasa sibuk. Di balik meja kerjanya yang dipenuhi berkas, Doddy, Kepala Bidang Binwasnaker dan Hubungan Industri, tampak serius. Dengan nada penuh keprihatinan, ia menyampaikan kondisi terkini yang memprihatinkan.

| ada 0 komentar

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merangin telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengawal tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Di bawah pimpinan Himun Zuhri, mereka tak main-main. Sebanyak 287 pengawas tersebar untuk memastikan proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih berjalan sesuai prosedur. Upaya ini untuk menjaga integritas data pemilih dan memastikan tidak ada hak pilih yang terabaikan.

Di kantornya pada Jumat, Himun Zuhri menjelaskan pentingnya pengawasan dalam tahapan coklit.

| ada 0 komentar

Di tengah pesatnya pertumbuhan digital, Kota Jambi kini menghadapi permasalahan yang tak terelakkan. Perusahaan-perusahaan provider internet, baik lokal maupun nasional, terus tumbuh dan bersaing ketat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tak bisa lepas dari koneksi internet. Namun, di balik keuntungan tersebut, hadir masalah baru yang menyelimuti wajah kota ini.

| ada 0 komentar

– DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda utama: penyampaian nota pengantar Gubernur Jambi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, penjelasan pimpinan DPRD terhadap Ranperda Inisiatif DPRD, serta pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.

| ada 1 komentar

PT Pelindo (Persero) Regional 2 Jambi mencatatkan prestasi baru dengan melakukan ekspor perdana produk hasil limbah tambang damar batu ke Negara China sebanyak 16 ton pada Kamis kemarin.

Komoditas ini merupakan hasil pengelolaan masyarakat di Kabupaten Jambi dan menjadi simbol kemajuan industri lokal di provinsi tersebut.

| ada 0 komentar

JAMBI - Di tengah keheningan Kampung Nelayan, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebuah operasi diam-diam digelar oleh Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejaksaan Tinggi Jambi. Operasi ini berhasil meringkus seorang DPO (Daftar Pencarian Orang) bernama Rita pada Selasa, 3 Juli 2024 lalu.

| ada 1 komentar

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menanggapi terkait dengan viralnya berita seorang guru TK di Kabupaten Muarojambi, Asniati yang harus mengembalikan sejumlah uang dengan nilai Rp75 juta kepada pemerintah Kabupaten Muarojambi.

Uang Rp75 tersebut merupakan uang gaji selama dua tahun Ia mengajar, sementara ternyata dirinya telah dipensiunkan dua tahun lalu tanpa pemberitahuan. Edi Purwanto menilai bahwa gaji yang selama ini diterima oleh Asniati merupakan gaji yang dibayarkan untuk gaji dirinya mengajar.

| ada 0 komentar

Jambi – Dugaan pelanggaran dalam proses tender kembali mencuat di Kota Jambi. Setelah sebelumnya Gapensi Provinsi Jambi mengungkap adanya dugaan monopoli dan manipulasi dalam proses tender proyek di Dinas PU Kota Jambi, kali ini CV Intan Bangun Persada turut menyoroti kinerja Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Jambi.

Tuduhan yang dilayangkan CV Intan Bangun Persada menyebut bahwa Pokja telah menambah-nambah persyaratan tender yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

| ada 0 komentar

Jambi – Pemerintah Kota Jambi menggelar pertemuan penting pada Senin (1/7) untuk membahas sengketa lahan SDN 212 yang hingga kini belum dieksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung. Namun, pihak kuasa hukum keluarga Hermanto, Ihsan Hasibuan, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada mediasi atau negosiasi yang dilakukan oleh Pemkot Jambi.

"Kami tidak tahu itu, sampai hari ini (Kamis, red), kami justru akan melayangkan surat ke Pengadilan untuk meminta Permohonan Sita Eksekusi," ungkap Ihsan, Kamis (4/7/2024).