– DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda utama: penyampaian nota pengantar Gubernur Jambi terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023, penjelasan pimpinan DPRD terhadap Ranperda Inisiatif DPRD, serta pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Burhanudin Mahir dan Pinto Jayanegara, serta dihadiri oleh sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi. Hadir pula Gubernur Jambi, Al Haris, bersama Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, serta sejumlah unsur Forkompimda Pemerintah Provinsi Jambi.
Pada kesempatan ini, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mereka, menekankan pentingnya keselarasan antara Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045 dan Ranperda Grand Design Pembangunan Kependudukan Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2050.
Kamaludin Havis dari Fraksi PPP-Berkarya menekankan pentingnya perhatian terhadap destinasi wisata di Jambi, terutama terkait aksesibilitas. "Jambi memiliki banyak destinasi wisata, salah satunya Candi Muaro Jambi. Akses ke destinasi wisata ini perlu ditingkatkan, misalnya melalui penggunaan kereta api," ujarnya.
Rusdi Kamal Siregar, juru bicara Fraksi PAN, menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi bencana alam, seperti potensi letusan Gunung Kerinci. "Perlu dipikirkan langkah-langkah evakuasi, titik kumpul, dan keamanan masyarakat jika terjadi bencana," katanya. Ia juga menekankan pentingnya strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mengingat Jambi hampir setiap tahun mengalami karhutla.
Juru bicara Fraksi PKS, Mohd. Rendra, menyarankan agar pemerintah Provinsi Jambi membuat langkah-langkah strategis terkait pelabuhan untuk peningkatan perekonomian. "Pelabuhan perlu diprioritaskan sebagai sarana peningkatan perekonomian untuk menjadikan Jambi lebih baik lagi," ujarnya.
Gubernur Jambi, Al Haris, dalam nota pengantarnya menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pelaksanaan APBD 2023 berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. "Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran dan transparan," tegasnya.
Wakil Gubernur Abdullah Sani menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPRD sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. "Kerja sama yang baik antara eksekutif dan legislatif akan memastikan bahwa semua program berjalan dengan lancar dan sesuai harapan masyarakat," katanya.
Pertemuan ini menunjukkan keseriusan DPRD dan pemerintah Provinsi Jambi dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan berbagai masukan dari fraksi-fraksi, diharapkan Ranperda yang diajukan dapat disesuaikan dan diimplementasikan dengan efektif untuk kesejahteraan masyarakat Jambi.(*)
Add new comment