Proyek Turap di Jl. Kol. Hasan Effendi senilai Rp 794 juta menjadi sorotan tajam! Forum Komunikasi Mahasiswa Jambi (FKMJ) Cabang Jambi menuding proyek ini sebagai bentuk pemborosan anggaran negara dan kegagalan pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang bertanggung jawab.
Proyek yang seharusnya selesai pada akhir Desember 2024 ini ternyata belum rampung dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Ke mana uang rakyat sebesar Rp 794 juta itu mengalir?
Koordinator Lapangan FKMJ Jambi, Aan Ramdhan, mengeluarkan pernyataan keras terkait kasus ini. Ia menegaskan bahwa kegagalan proyek ini menunjukkan kelalaian besar dalam tata kelola pemerintahan dan menjadi simbol buruknya perencanaan serta eksekusi proyek publik.
“Pembangunan yang tidak selesai seperti ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah Kota Jambi tidak becus dalam mengelola uang rakyat! Rp 794 juta seharusnya bisa menahan tekanan tanah, mencegah longsor, dan melindungi dari erosi, tapi justru jadi proyek sia-sia akibat kecerobohan!” tegas Aan.
FKMJ Jambi secara tegas menuntut pertanggungjawaban Kepala Dinas PUPR Kota Jambi atas skandal ini.
FKMJ Jambi tidak akan tinggal diam dan berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka menduga proyek ini tidak hanya sebatas kelalaian, tetapi juga berpotensi mengarah pada penyalahgunaan anggaran negara!
“Kami mendesak BPK dan aparat penegak hukum segera turun tangan. Ini bukan sekadar proyek mangkrak, tapi bisa mengarah ke korupsi. Jika tidak ada tindakan tegas, kami siap turun ke jalan dengan massa besar untuk menyuarakan ketidakadilan ini!” tambah Aan.
FKMJ juga mempertanyakan nasib proyek yang terbengkalai dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Apa gunanya turap setengah jadi ini? Bagaimana dengan jalan yang rusak akibat proyek ini? Ini adalah bentuk pemborosan anggaran yang tidak boleh dibiarkan!” pungkasnya.
FKMJ Jambi Ajukan Empat Tuntutan:
1️⃣ Dinas PUPR Kota Jambi harus segera menyelesaikan proyek-proyek mangkrak di Kota Jambi.
2️⃣ Siapa yang bertanggung jawab atas proyek turap mangkrak yang dikerjakan CV. Karya Bersama Kontraktor dengan anggaran Rp 794 juta?
3️⃣ DPRD Kota Jambi harus memanggil dan mengevaluasi kinerja Dinas PUPR yang lalai dalam mengawasi proyek ini.
4️⃣ BPK harus segera mengaudit proyek yang terbengkalai untuk memastikan tidak ada unsur korupsi!
FKMJ Jambi memperingatkan bahwa kasus ini menjadi cerminan buruk tata kelola pemerintahan dan akan menggerus kepercayaan publik terhadap Pemkot Jambi!
FKMJ Jambi berjanji akan terus berada di garda terdepan dalam mengawal kasus ini dan memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara ini dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku! (**).
Sumber : https://cnnnusantara.com/narasi/fkmj-menyoroti-dugaan-skandal-pembangunan-proyek-pemerintah-jambi/
Add new comment