Kisruh KADIN Jambi semakin memanas setelah Usman Sulaiman menolak hasil Munaslub KADIN. Anggota KADIN mengusulkan Syahrasaddin sebagai caretaker demi penyelamatan organisasi.
***
Internal Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jambi kini tengah berada di titik panas. Usai penolakan keras Usman Sulaiman terhadap hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) KADIN yang memilih Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum, sejumlah anggota KADIN Jambi langsung merespons dengan tindakan cepat.
Senin malam, 17 September 2024, sebuah rapat terbatas digelar di Hotel Nusawijaya, Jambi. Rapat itu untuk mencari solusi atas krisis kepemimpinan yang semakin memperburuk citra KADIN di provinsi ini.
Asy'ari Syafei, salah satu tokoh sentral dalam pertemuan itu, menegaskan rapat terbatas anggota memutuskan untuk mengusulkan Syahrasaddin sebagai caretaker KADIN Provinsi Jambi kepada Anindya Bakrie.
"Keputusan ini diambil karena kami melihat ada kekosongan dan ketidakpastian dalam kepengurusan KADIN Jambi pasca Muprov VII. Usman Sulaiman hanya sebatas ketua terpilih, tapi belum ada legitimasi formal melalui SK atau pelantikan," tegas Asy'ari.
Krisis ini tak lepas dari sikap keras kepala Usman Sulaiman yang menolak hasil Munaslub. Sikap ini, menurut Asy'ari, justru memperlihatkan ketidakmampuan Usman untuk memahami realitas organisasi yang kini membutuhkan kepemimpinan tegas dan sah.
"Usman Sulaiman masih berstatus domisioner, tidak ada wewenang sah untuk menolak hasil Munaslub atau mengatasnamakan KADIN Jambi tanpa melalui pleno resmi. Ini adalah tindakan yang sangat mencoreng nama baik organisasi," lanjutnya.
Langkah mendesak untuk mengusulkan Syahrasaddin sebagai caretaker dipandang sebagai upaya penyelamatan organisasi dari krisis yang lebih dalam.
"KADIN Jambi tidak bisa dibiarkan terombang-ambing tanpa kepastian. Kami butuh pemimpin yang sah dan mampu membawa organisasi ini sesuai dengan visi KADIN Indonesia di bawah kepemimpinan Anindya Bakrie," pungkas Asy'ari.
Jefri Bintara Pardede, anggota KADIN yang juga terlibat dalam Munaslub di Jakarta, turut mengkritik sikap Usman. Menurut Jefri, apa yang dilakukan Usman hanyalah pendapat pribadi, bukan keputusan resmi organisasi.
"Jika itu adalah sikap resmi, harusnya dibawa ke pleno terlebih dahulu. Yang terjadi saat ini adalah Usman menggunakan nama KADIN Jambi untuk agenda pribadinya, sementara secara legalitas ia masih dalam status domisioner," ujar Jefri.
Usulan ini segera diajukan kepada Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, dengan harapan keputusan cepat diambil untuk menetapkan Syahrasaddin sebagai caretaker.
Sebelumnya, Usman Sulaiman mencoba menangkis serangan dan kritik tersebut dengan menyebut bahwa mereka yang mengkritiknya bukan lagi bagian dari KADIN, merujuk pada status domisioner beberapa pengurus lama. Usman menegaskan bahwa dirinya adalah Ketua KADIN Jambi yang sah, terpilih secara aklamasi melalui Musyawarah Provinsi (Muprov) KADIN ke VII.
"Terkait kritik yang disampaikan oleh Syahrasaddin, perlu saya tegaskan bahwa statusnya, termasuk yang lain, sudah domisioner. Mereka bukan pengurus KADIN lagi. Saat ini, pengurus KADIN yang sah untuk Jambi hanya satu, yaitu saya yang terpilih secara aklamasi lewat Muprov KADIN ke VII," ujar Usman Sulaiman.
Menanggapi hasil Munaslub KADIN Pusat yang menempatkan Anindya Bakri sebagai Ketua Umum menggantikan Arsjad Rasyid, Usman Sulaiman menegaskan bahwa KADIN Jambi di bawah kepemimpinannya tetap menolak hasil Munaslub itu.
Menurutnya, legitimasi kepemimpinan KADIN Pusat yang baru masih dipertanyakan, terutama dengan ketidakhadiran Presiden RI dalam pelantikan KADIN hasil Munaslub.
"Kita lihat beberapa hari ini seperti apa. Fakta bahwa Presiden RI tidak hadir pada pelantikan KADIN hasil Munaslub itu adalah pertanda bahwa tidak ada legitimasi dan dukungan dari pemerintah yang sah," tambah Usman.(*)
Add new comment