Politik Uang

| ada 0 komentar

Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jambi ke kategori tinggi disambut apresiasi, tapi juga kritik konstruktif. Prof Muchtar Latif, Tenaga Ahli Gubernur Jambi, dalam paparannya di Rakor IDI Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (18/9/2025), menegaskan capaian ini baru awal.

“Naiknya IDI memang patut kita syukuri. Tapi demokrasi tidak bisa hanya dilihat dari angka. Ada pekerjaan rumah serius yang harus kita benahi, mulai dari partisipasi masyarakat dalam pemilu, netralitas penyelenggara, hingga peran media lokal,” kata Prof Muchtar.

| ada 0 komentar

Robert Samosir secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan Calon Walikota nomor urut 2 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jambi pada Senin (11/11/2024) pagi. Robert mendesak tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas.

| ada 0 komentar

Jambi – Dugaan pelanggaran kampanye dilakukan oleh pasangan calon (paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi nomor urut 02 di Klenteng Sungai Sawang. Robert Samosir, warga yang melaporkan kejadian ini, menyerahkan laporannya secara resmi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Jambi pada pukul 10.00 WIB, Senin 11 November 2024.

| ada 0 komentar

BATANGHARI – Dalam upaya menjaga integritas pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Batanghari kembali menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan sanksi berat bagi praktik politik uang.

| ada 0 komentar

Kerinci – Sebuah video yang diduga menampilkan aksi bagi-bagi uang dalam kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci, HTK - Ezi, beredar luas dan menimbulkan sorotan publik. 

Video berdurasi sekitar 30 detik tersebut memperlihatkan politisi PDIP, Zubir Dahlan, yang mengenakan baju merah, diduga menghamburkan uang dari atas panggung kepada para penonton di Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau.

| ada 0 komentar

Pilkada Serentak 2024 dimulai dengan tantangan besar terkait pelanggaran kampanye dan netralitas birokrasi. KPU dan Bawaslu bersiap untuk menjaga jalannya pemilu yang jujur dan adil, mengawasi pelanggaran seperti kampanye SARA, politik uang, dan ketidaknetralan ASN yang berpotensi mempengaruhi hasil pemilu.

| ada 0 komentar

Bawaslu RI mendeteksi indikasi pelanggaran netralitas oleh sejumlah kepala desa menjelang Pilkada Serentak 2024. Rahmat Bagja ungkap adanya tren pelanggaran serupa dengan Pilkada 2020.